MEMO- Sebuah perkembangan signifikan dalam isu pengungsi Rohingya. Pemerintah Myanmar mengumumkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 180.000 pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Bangladesh sebagai individu yang “memenuhi syarat” untuk proses repatriasi atau pemulangan kembali ke tanah air mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin pemerintahan interim Myanmar pada hari Jumat.
“Pihak berwenang Myanmar telah secara resmi menginformasikan kepada Bangladesh bahwa dari daftar panjang yang berisi 800.000 pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di negara tersebut, sebanyak 180.000 di antaranya telah diverifikasi dan memenuhi kriteria untuk kembali ke Myanmar,” ungkap Muhammad Yunus, seorang tokoh penting dalam pemerintahan interim Bangladesh.
Baca Juga: Gaza Memanas, Direktur RS Indonesia Tewas Bersama Keluarga, Kebiadaban Israel Kian Membabi Buta!
Pernyataan tersebut disampaikan Yunus melalui platform X menjelang keberangkatannya menuju Thailand. Di sana, ia dijadwalkan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Inisiatif Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknikal dan Ekonomi Multi-Sektor (BIMSTEC) di Bangkok. Pertemuan penting ini juga akan dihadiri oleh pemimpin kudeta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.
Jumlah anggota komunitas Rohingya yang diidentifikasi “memenuhi syarat” untuk kembali terungkap pada hari Jumat kepada penasihat Yunus, Khalilur Rahman. Informasi ini disampaikan langsung oleh U Than Shew, Menteri Luar Negeri Myanmar, dalam pertemuan yang berlangsung di Bangkok.
Lebih lanjut, pihak berwenang Myanmar juga telah menginformasikan bahwa “proses verifikasi terhadap 550.000 pengungsi Rohingya lainnya yang masih tercantum dalam daftar awal akan segera dipercepat,” demikian keterangan resmi dari kantor Yunus.
Sebagai latar belakang, pada bulan November tahun lalu, Jaksa Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan permintaan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing. Permintaan ini terkait dengan tindakan kekerasan brutal yang terjadi pada tahun 2017, yang memaksa sekitar 750.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menggambarkan tindakan militer Myanmar tersebut sebagai genosida.
Baca Juga: Umi Sjarifah, Pemred Media Sudut Pandang Raih Anugerah INDOPOSCO atas Dedikasi Jurnalistik
Perlu diketahui bahwa Rohingya merupakan penduduk asli Negara Bagian Rakhine di Myanmar. Namun, rezim-rezim yang berkuasa secara silih berganti di negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha tersebut telah secara sistematis menyangkal status kewarganegaraan mereka, di antara hak-hak dasar lainnya.
Saat ini, Bangladesh menjadi rumah bagi sekitar 1,3 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari gelombang kekerasan di Myanmar pada tahun 2017. Mereka sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsian yang terletak di Cox’s Bazar.
