Memo, Kediri
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri agar senantiasa menjaga performa kerja. Dalam seremoni pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang berlangsung di Gedung Tegowangi, Kamis (8/1/2026), pria yang akrab disapa Mas Dhito ini menekankan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas.
Baca Juga: Misteri Sosok Guru Dalam Skandal Manipulasi Naskah Ujian Dan Sistem CAT
Ia menggarisbawahi bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan instrumen dinamis yang bisa terjadi kapan saja jika pejabat yang bersangkutan gagal memenuhi target atau terjebak dalam rasa puas diri di “zona nyaman”.
Dinas Sosial menjadi salah satu yang mendapat sorotan tajam, di mana akurasi data kemiskinan (desil) harus diperbaiki agar bantuan tepat sasaran. Mas Dhito tidak ingin lagi mendengar adanya kesalahan klasifikasi penerima bantuan yang merugikan masyarakat paling membutuhkan.
Baca Juga: Fakta Baru Kasus Suap Perangkat Desa Kediri Ungkap Kelemahan Verifikasi Unisma
Di sektor Pariwisata dan Kebudayaan, tantangan besar menanti terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mas Dhito menginstruksikan perbaikan sistem retribusi untuk menutup celah kebocoran, sembari memprioritaskan penyelesaian destinasi unggulan seperti Wisata Gunung Kelud dan pembangunan museum daerah. Menurutnya, sektor pariwisata harus menjadi mesin penggerak ekonomi yang terkelola secara profesional dan transparan.
“Saya ingatkan, jangan merasa aman di posisi sekarang. Evaluasi berjalan setiap saat. Khusus untuk pariwisata, perbaiki manajemen retribusi karena potensi yang hilang masih cukup besar,” tegas Mas Dhito di hadapan para pejabat.
Baca Juga: Skandal Jaksa dan Bu Camat Pagu, Gegerkan Pengadilan Tipikor Surabaya
Perubahan besar juga diharapkan terjadi di tubuh BKPSDM melalui pembuatan roadmap manajemen talenta yang lebih jelas. Mas Dhito menuntut adanya regenerasi dan percepatan uji kompetensi bagi ASN yang selama ini stagnan. Ia ingin birokrasi Kediri diisi oleh individu-individu kompeten yang siap berlari mengikuti visi pembangunan daerah.
Sementara itu, Inspektorat diminta untuk tidak hanya mengejar nilai administratif seperti skor MCP KPK, tetapi juga memastikan implementasi pencegahan korupsi berjalan nyata di lapangan. Mas Dhito menekankan bahwa seorang Inspektur harus memiliki keberanian untuk menegakkan aturan meskipun harus mengambil keputusan yang tidak populer.
Terkait masih adanya beberapa pos yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), Bupati muda ini memastikan proses pengisian jabatan definitif akan segera dikebut. Langkah ini diambil agar setiap dinas memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan strategis tanpa hambatan administratif.
Beberapa nama yang resmi menduduki posisi strategis di antaranya adalah Rendy Agatha Sakaira sebagai Kepala BKPSDM, Wirawan sebagai Inspektur, Subur Widono sebagai Kadinsos, Mustika Prayitno Adi sebagai Kadisparbud, serta Nizam Subakti sebagai Kadishub definitif.( Adv/Kominfo)
