Minyak goreng masih langka di sejumlah daerah. Warga rela antre demi mendapatkan minyak goreng harga murah ketika ada operasi pasar.
Kelangkaan minyak goreng di pasaran disoroti oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Menteri Perdagangan harus lebih fokus bekerja memastikan pasokan minyak goreng ke publik menjelang bulan puasa dan lebaran. Kemendag harus mencari solusi yang substansial. Tidak lewat kebijakan tambal sulam yang selama ini terbukti gagal,” kata Jubir DPP PSI Andre Vincent Wenas kepada JawaPos.com, Kamis (10/3).
Andre Vincent Wenas sangat prihatin terhadap kesulitan masyarakat mendapatkan minyak goreng kemasan seharga Rp 14 ribu per liter. Dia menyarankan Kemendag melakukan investigasi penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dari investigasi itu diminta segera mencari solusi yang komprehensif.
“Menurut informasi dari produsen minyak goreng yang kami terima, pasokan minyak goreng mencukupi. Faktanya minyak goreng juga masih banyak dijual di lapak-lapak online dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kalau pasokan cukup, maka yang bermasalah adalah jalur distribusinya,” ungkap Andre.
Andre menilai selisih harga pasar dengan harga eceren tertinggi (HET)membuka peluang penyelewengan. “Ini terjadi akibat kesalahan menteri perdagangan yang melakukan intervensi pasar lewat kebijakan HET,” jelas Andre.
Dia menambahkan kebijakan intervensi harga pasar tidak efektif karena sulit diawasi. Biayanya mahal dan menjadi beban produsen yang dipaksa menjual dengan harga lebih rendah dari biaya produksi. Harga murah menimbulkan konflik akibat munculnya aksi memborong minyak goreng.
