“Dalam upaya membangun zona integritas, terutama wilayah bebas korupsi, merupakan suatu usaha yang harus dikerahkan. Sebagai inspektorat, kami mengundang seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkan nilai-nilai integritas di Kabupaten Madiun,” ujarnya.
Menurut Joko, untuk mencapai WBK dan WBBM, setiap OPD perlu fokus pada manajemen perubahan, perencanaan, penataan SDM, dan akuntabilitas kinerjanya.
Dengan adanya komitmen dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan apresiasi terhadap upaya Zona Integritas, Kabupaten Madiun menegaskan tekadnya untuk membangun pelayanan publik yang transparan dan bebas dari korupsi.
Langkah-langkah praktis seperti manajemen perubahan, penataan SDM, dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani.
Kabupaten Madiun bergerak maju sebagai contoh nyata bagaimana integritas dapat menjadi landasan utama dalam membangun pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
