Menteri Koperasi dan UKM Dorong Penghapusan Tagihan Kredit Macet Bagi UMKM

Menurut Teten, tindakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK. Pasal 250 dan Pasal 25 UU PPSK mengatur penghapusan kredit macet serta mendukung akses pembiayaan UMKM.

Teten akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan mengusulkan regulasi terkait penghapusan kredit macet UMKM.

Teten juga mengadakan rapat dengan perwakilan OJK, BI, perbankan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas potensi penghapusan kredit macet UMKM.

Teten berpendapat bahwa regulasi tersebut harus berbentuk Peraturan Presiden, yang sejalan dengan visi Presiden tentang alokasi kredit perbankan untuk UMKM sebesar 30 persen dari total kredit pada tahun 2024.

OJK mencatat bahwa kontribusi penyaluran kredit ke UMKM pada total kredit baru mencapai 21 persen pada tahun lalu. Teten berharap angka tersebut dapat meningkat menjadi 24 persen pada akhir 2024.