MEMO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan kabar gembira terkait penyiapan lahan strategis di 326 kabupaten. Langkah ini diambil pemerintah sebagai wujud dukungan terhadap rencana pembentukan 500 batalion baru Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keputusan penting ini merupakan tindak lanjut dari instruksi yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari lalu.
“Alhamdulillah, hanya dalam waktu satu minggu setelah perintah Bapak Presiden, kami berhasil menyerahkan lahan yang berlokasi di 326 kabupaten kepada Menteri Pertahanan, dengan tembusan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Lahan ini berasal dari tanah cadangan negara, khususnya tanah telantar yang merupakan eks-Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemiliknya,” ungkap Menteri Nusron saat memberikan keterangan dalam acara penyerahan sertifikat di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, pada hari Rabu (12 Maret 2025).
Meskipun demikian, Menteri Nusron mengakui bahwa masih terdapat 174 titik batalion yang belum memiliki alokasi lahan. Namun, beliau memastikan bahwa pihaknya terus berupaya secara intensif untuk mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga mengamanatkan agar setiap batalion memiliki lahan produktif yang dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Lahan ini nantinya akan dikelola oleh TNI Angkatan Darat bersama dengan masyarakat setempat, dengan luas minimal 500 hektare per batalion.
“Jika satu batalion membutuhkan lahan seluas 500 hektare, maka total lahan yang dibutuhkan untuk 500 batalion mencapai 250 ribu hektare. Kami telah mengidentifikasi bahwa potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Pemerintah akan melakukan pemilahan terhadap tanah yang tersedia, menyesuaikannya dengan peruntukannya, baik untuk pembangunan batalion, program transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif untuk ketahanan pangan. Menteri Nusron menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan semangat Merah Putih untuk memastikan tidak ada sejengkal pun tanah milik negara, terutama milik TNI, yang diambil alih oleh pihak lain.
Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya sertifikasi tanah sebagai langkah strategis dalam mengamankan aset negara. “Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain? Hal ini tentu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada TNI AD serta Kementerian Pertahanan atas kerja sama yang terjalin dengan baik dalam proses sertifikasi dan pengamanan aset negara. Menurutnya, ini adalah tugas bersama untuk menjaga dan mengamankan tanah negara demi kepentingan bangsa dan negara.
