Menkeu juga menyoroti adanya perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia dengan basis tunai (cash basis) untuk menghindari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta melaporkan pajak penghasilan yang sangat minim. Dengan pergantian pimpinan di lapangan, diharapkan pengawasan terhadap entitas-entitas tersebut menjadi jauh lebih ketat dan transparan.
Teknologi AI untuk Deteksi Dini Under Invoicing
Baca Juga: 1 Langkah Strategis Menkeu Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai dan DJP
Untuk mendukung para pejabat baru yang akan dilantik, Kementerian Keuangan tidak hanya mengandalkan kekuatan sumber daya manusia. Senjata utama dalam peperangan melawan kebocoran pajak kali ini adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Sistem canggih ini dirancang untuk melakukan audit otomatis terhadap setiap dokumen invoice yang masuk ke sistem kepabeanan.
AI tersebut mampu membandingkan harga yang dilaporkan oleh importir dengan database harga komoditas global secara real-time. Jika ditemukan anomali atau ketidaksesuaian nilai yang signifikan, sistem akan langsung memberikan notifikasi merah kepada petugas untuk segera dilakukan pemeriksaan fisik atau audit investigasi.
Baca Juga: Langkah Tegas Menkeu Purbaya Gandeng TNI Polri Sikat Mafia Rokok Ilegal
“Sistem AI kami sudah hampir siap sepenuhnya. Dengan teknologi ini, mereka yang mencoba memanipulasi nilai barang tidak akan punya ruang lagi untuk bersembunyi. Data tidak bisa berbohong,” tambah Purbaya.
Bagi Iklim Investasi dan Bisnis
Langkah tegas ini diharapkan dapat menciptakan level bermain yang adil (level playing field) bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selama ini, perusahaan yang jujur sering kali kalah bersaing dengan perusahaan nakal yang bisa menekan biaya melalui pelarian pajak.
Dengan adanya pembersihan pejabat dan pengetatan sistem, biaya logistik diharapkan menjadi lebih terukur dan tidak ada lagi pungutan liar atau kesepakatan di bawah meja yang merugikan pengusaha berintegritas.
Meskipun proses restrukturisasi ini menciptakan guncangan internal di tubuh Kemenkeu, pasar menyambut positif langkah ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. Stabilitas fiskal nasional sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah mampu mengumpulkan setiap rupiah yang menjadi hak negara dari sektor perdagangan internasional.
Kelanjutan Reformasi
Gelombang perombakan yang dimulai dari pucuk pimpinan di lima pelabuhan besar ini barulah babak awal. Penegasan Menkeu Purbaya bahwa DJP akan menjadi target berikutnya menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan audit besar-besaran terhadap performa birokrasi keuangan.
Ke depan, konsistensi antara pergantian personel dan penerapan teknologi AI akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendongkrak rasio perpajakan nasional. Publik kini menanti hasil nyata dari kebijakan ini, yakni peningkatan signifikan dalam realisasi pendapatan negara yang nantinya akan dialokasikan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas.
