-
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memulai langkah pembersihan internal dengan menargetkan pimpinan di lima gerbang logistik utama.
-
Kebijakan ini diambil setelah ditemukannya potensi kebocoran pendapatan negara hingga 50 persen melalui praktik manipulasi nilai barang.
Baca Juga: 1 Langkah Strategis Menkeu Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai dan DJP
-
Penguatan integritas di pelabuhan akan didukung penuh oleh teknologi kecerdasan buatan guna memantau setiap transaksi perdagangan internasional.
Strategi Restrukturisasi Pejabat Kemenkeu di Pintu Logistik Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirimkan sinyal keras kepada jajaran birokrasi di bawah pimpinannya dengan memulai agenda pembersihan besar-besaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Baca Juga: Langkah Tegas Menkeu Purbaya Gandeng TNI Polri Sikat Mafia Rokok Ilegal
Fokus utama dari kebijakan radikal ini tertuju pada pucuk pimpinan di lima pelabuhan terbesar Indonesia, yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan internasional namun juga rawan akan praktik “permainan” data impor.
Langkah ini tidak hanya sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan upaya sistemik untuk menyelamatkan triliunan rupiah uang negara yang hilang akibat manipulasi pelaporan barang atau under-invoicing.
Radikal di Gerbang Ekspor-Impor
Restrukturisasi yang dimulai pada Rabu (28/1/2026) ini menyasar posisi-posisi strategis di wilayah yang memiliki volume perdagangan tertinggi. Adapun lima lokasi yang menjadi perhatian khusus Menkeu adalah Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang), Pelabuhan Batu Ampar (Batam), serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.
Menurut Menkeu, kepemimpinan di wilayah-wilayah ini harus diisi oleh figur yang memiliki integritas tanpa kompromi untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi oknum pegawai maupun pengusaha nakal.
Purbaya menegaskan bahwa jabatan “bos” di pelabuhan-pelabuhan tersebut memerlukan penyegaran segera. Ia tidak segan untuk meminta para pejabat lama “angkat kaki” jika terbukti tidak mampu membendung arus kebocoran fiskal di wilayah kerjanya.
“Kita mulai hari ini dengan Bea Cukai, dan pekan depan gerbong restrukturisasi akan bergeser ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini adalah komitmen kami untuk memperbaiki sistem penerimaan negara secara menyeluruh,” tegasnya saat memberikan keterangan di Jakarta.
Serius Manipulasi Nilai Barang
Salah satu alasan mendasar di balik langkah Menkeu Purbaya ganti pejabat Bea Cukai ini adalah maraknya laporan mengenai under-invoicing. Praktik ini melibatkan pelaporan nilai barang impor yang jauh lebih rendah dari harga pasar sebenarnya untuk menghindari beban pajak dan bea masuk yang tinggi.
Purbaya mengungkapkan data mengejutkan bahwa terdapat indikasi manipulasi hingga mencapai 50 persen dari total nilai barang ekspor-impor yang masuk ke tanah air.
Kesenjangan data ini dianggap sebagai pencurian terhadap hak-hak rakyat, karena pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara justru menguap ke kantong-kantong pribadi atau perusahaan asing yang tidak patuh.
