Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengangkat isu krusial tentang tantangan UMKM dalam mendapatkan kredit di Indonesia. Dalam suatu acara di Pekanbaru, ia menceritakan pengalamannya sebagai mantan pengusaha UMKM yang harus berhadapan dengan birokrasi rumit dan persyaratan jaminan yang menghambat.
Di tengah perbincangan ini, Bahlil menggugah perhatian terhadap ketidakadilan dalam penyaluran kredit oleh lembaga perbankan. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo pun turut terlibat dengan langkah konkret untuk mendukung UMKM dengan mengarahkan alokasi kredit yang lebih besar.
Bahlil Lahadalia Berbagi Kisah Pengusaha UMKM Terhambat Birokrasi Kredit
Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah berbicara mengenai tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya mereka untuk memperoleh akses kredit.
Pengalaman ini ia bagikan saat memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023.
Dalam kesempatan itu, Bahlil mencurahkan pengalaman pribadinya ketika ia masih menjadi pengusaha UMKM. Pada masa itu, ia menjalankan bisnis jual-beli ikan dan bawang di pasar. Meskipun berhasil menghasilkan omzet sebesar 60 juta rupiah, Bahlil mengakui bahwa proses mendapatkan kredit dari bank sangatlah rumit dan penuh dengan birokrasi yang membingungkan. Bahkan, ia harus memberikan jaminan tertentu untuk bisa mendapatkan kredit tersebut.
Presiden Jokowi Ambil Langkah Tegas untuk Dorong Alokasi Kredit UMKM
“Saya yang pernah merasakan menjadi pengusaha UMKM tidak ingin situasi seperti ini terus berlanjut,” ungkap Bahlil dengan perasaan tulus, seperti yang dikutip pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023.
Dalam penjelasannya, Bahlil juga mengungkapkan bahwa sektor perbankan di Indonesia saat ini memiliki total dana yang mencapai 6.300 triliun hingga 6.500 triliun rupiah. Sayangnya, jumlah kredit yang berhasil disalurkan kepada UMKM hanya sebesar 1.235 triliun rupiah, sementara sisanya diberikan kepada pelaku usaha besar.
“Dalam hal penyaluran kredit ini, terdapat ketidakadilan yang cukup mencolok di dalam sistem perbankan,” tegasnya dengan ekspresi serius.
Melihat situasi yang tidak merata ini, Bahlil merasa perlu untuk menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi. Setelah mendengar penjelasan Bahlil, akhirnya Presiden Jokowi memberikan persetujuannya untuk meningkatkan akses kredit yang lebih besar kepada UMKM. Bahlil kemudian melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan alasannya.
“Saya melakukan pengecekan dan ternyata alasannya adalah karena Bapak Presiden sendiri pernah mengalami menjadi pengusaha UMKM,” paparnya. Sebagai hasilnya, Presiden memberikan arahan agar sejumlah 30% dari total kredit perbankan harus dialokasikan kepada UMKM. Angka ini menghasilkan dana sebesar 400 triliun rupiah yang akan disalurkan dalam tahun ini.
Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Kredit: Upaya Penting dalam Ekonomi Indonesia
Dari pemaparan yang telah disampaikan, terang benderang terlihat pentingnya peran UMKM dalam ekonomi Indonesia. Meskipun berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, UMKM masih menghadapi tantangan signifikan dalam mendapatkan kredit yang sangat diperlukan untuk berkembang.
Ketidakadilan dalam penyaluran kredit menjadi isu utama yang harus diatasi secara tegas. Langkah-langkah seperti arahan Presiden Jokowi untuk alokasi kredit yang lebih besar kepada UMKM adalah langkah positif yang berpotensi mendorong kesejahteraan mereka serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Dengan demikian, peningkatan akses kredit yang adil dan mudah bagi UMKM bukan hanya merupakan kebijakan semata, tetapi juga investasi penting dalam masa depan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
