Kritik tajam terhadap proyek food estate yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan mendapat sorotan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menyebut proyek tersebut sebagai ancaman serius terhadap lingkungan dan menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran ekologis yang merugikan.

Dalam pernyataan resminya di Bogor, Hasto merinci dampak negatif dari proyek tersebut, sambil mengajak lembaga pengawas keuangan untuk menyelidiki aliran dana yang mencurigakan. Bagaimana pandangan berbagai pihak terhadap proyek ini dan apa implikasinya bagi masa depan? Mari kita telaah dalam konteks yang lebih luas.

Sekretaris Jenderal PDIP Ungkap Dampak Lingkungan dan Aliran Dana Mencurigakan

Sang Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dengan tegas mengecam proyek pertanian skala besar di bawah naungan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Hasto menilai proyek ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap lingkungan yang patut disayangkan.

Pandangannya adalah bahwa saat ini proyek tersebut hanya berdampak buruk dengan melakukan pembabatan hutan tanpa memberikan hasil yang berarti.

Hasto, dalam pernyataannya di Bogor pada hari Selasa (15/8), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, kebijakan ini nyatanya telah disalahgunakan. Akibatnya, hutan-hutan kita terancam punah tanpa adanya manfaat konkret dari proyek pertanian besar tersebut.

Menurutnya, ini adalah bagian dari kejahatan yang diarahkan pada kerusakan lingkungan yang tak dapat diabaikan.

Pernyataan Hasto ini juga sekaligus merespons tuduhan bahwa dana yang diperoleh dari kegiatan yang merugikan lingkungan ini telah mengalir ke partai politik. Dia mengajak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menginvestigasi dugaan tersebut, khususnya karena hal ini telah menarik perhatian Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Implikasi Kritik Hasto Kristiyanto dan Tanggapan Greenpeace Terhadap Proyek Food Estate

“Dalam situasi seperti ini, kami menekankan kepada PPATK untuk melakukan penyelidikan, terutama karena isu ini berkaitan dengan lingkungan. Bu Mega sangat mengutamakan masalah ini,” tegas Hasto.

Diketahui bahwa proyek pertanian skala besar ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Jokowi sejak awal masa jabatannya yang kedua. Proyek ini diawasi oleh Menteri Pertanian, Sahrul Yasin Limpo, dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2022, proyek ini secara resmi masuk dalam kategori proyek prioritas yang memiliki urgensi strategis.

Tidak hanya Hasto, banyak pihak lainnya juga telah mengungkapkan kritik terhadap proyek pertanian skala besar ini karena dianggap gagal. Greenpeace, sebagai contoh, menganggap bahwa proyek ini terlalu fokus pada upaya menyederhanakan produksi pangan tanpa memperhatikan dampaknya pada masyarakat.

1 2 »