NGANJUK, MEMO –
Satu tahun silam tepatnya pada 15 Juni 2022, Kabupaten Nganjuk telah mengukir prestasi cukup gemilang. Yaitu sebagai juara 1 kabupaten/ kota terbaik tingkat nasional dalam melaksanakan program layanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP) 150 – 500 akseptor.
Penetapan predikat terbaik tersebut bersamaan dalam kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ( Harganas ) yang ke 29 yang diselenggarakan oleh BKKBN pusat.
Catatan emas tersebut tampaknya oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DPPKB) Kabupaten Nganjuk diupayakan untuk bisa dipertahankan dengan cara intens mengoptimalisasikan program layanan KB MKJP dan non MKJP untuk masyarakat.
Dan itu terbukti pada Sabtu ( 10/06/2023) kemarin, Dinas PPKB bersinergi dengan RSD Nganjuk telah melaksanakan kegiatan bakti sosial pelayanan KB Metode Operasi Wanita ( MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) yang digelar di ruang rapat utama RSD Nganjuk dihadiri Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi, BKKBN Propensi Jawa Timur, jajaran Forpimda, 20 kepala puskesmas se Kabupaten Nganjuk beserta dokter spesialis dan karyawan RSD Nganjuk juga RSD Kertosono.
Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun Berikan Program “Silaturahmi” Diskon Hingga 20 Persen untuk Kelas Eksekutif
Dari data yang berhasil dihimpun, jumlah peserta aseptor MOW – MOP tahun ini yang lolos dari hasil screning medis tercatat ada 164 peseerta. 9 diantaranya laki laki ( MOP) dan sisanya wanita ( MOW).
Dari jumlah itu seperti disampaikan Kepala Dinas PPKB Nganjuk,Widyasti Sidhartini sudah mendekati kouta sebanyak170 aseptor. ” Kegiatan kali ini adalah gelombang pertama yang diikuti para peserta dari 10 kecamatan. Untuk gelombang ke dua akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang di RS Bhayangkara yang diikuti peserta dar 10 kecamatan juga,” terangnya.
Perlu diketahui masih kata Widyasti Sidhartini atau akrab dipanggil Bu Wid menegaskan bahwa layanan KB MKJP ( Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) MOW – MOP tidak dipungut biaya sepeserrpun alias gratis. ” Bagi peserta aseptor justru akan mendapatkan uang ganti tidak kerrja sebesar Rp 1 juta untuk aseptor laki laki dan Rp 300 ribu untuk aseptor wanita,” ujarnya.
Secara gamblang disampaikan juga oleh Kadis PPKB bahwa agenda tahunan ini sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dasar program KB. Yaitu selain mengurangi jumlah angka stunting pada anak juga menekan laju pertumbuhan penduduk. ” Alhamdulillah tahun ini kasus stunting menurun menjadi 20 persen dari sebelumnya pada tahun 2022 di angka 25,3 persen. Ditargetkan pada tahun 2024 bisa turun jadi 14 persen,” paparnya.
Untuk mewujudkan itu semua lebih jauh dikatakan oleh Kadis PPKB bahwa selama ini akses layanan KB MKJP dan non MKJP sudah diperluas. Semua rumah sakit di Kabupaten Nganjuk baik swasta dan rumah sakit milik pemerintah daerah ssperti RSI, RS Bhayangkara, RSD Kertosono dan Nganjuk sudah dibuka klinik layanan KB secara gratis.
” Termasuk di puskesmas pembantu di seluruh desa di 20 kecamatan dibuka luas untuk masyarakat untuk mendapatkan layanan KB secara gratis,” lanjutnya.
Kalau ditinjau dari tujuan umum KB disampaikan juga oleh Widyasti bahwa pemerintah tidak melarang seseorang memiliki anak lagi, namun dengan program KB konsekwensinya bisa merencanakan kelahiran agar tidak terjadi 4 T. Yaitu melahirkan terlalu muda atau usia dini bisa mengakibatkan bayi beresiko stunting.
Yang kedua terlalu tua bisa mengakibatkan potensi kematian bayi dan ibu. Yang ketiga terlalu banyak anak berdampak pola asuh anak tidak optimal sehingga bisa berakibat stunting. Yang terakhir terlalu sering melahirkan sehingga jarak anak ke satu dengan lainnya terlalu dekat sehingga pola asuh anak jadi buruk sehingga juga bisa berpotensi bayi stunting.
” Yang jelas KB erat hubunganya dengan stunting,” bebernya juga.
Ditanya seputar kepadatan penduduk disampaikan Widyasti, di Kabupaten Nganjuk rata rata wanita usia subur melahirkan anak prosentasenya dibawah 2 % atau sekitar 1,83%. Ini menunjukkan pertumbuhan penduduk bisa dikendalikkan.
” Pertumbuhan penduduk di nganjuk sebesar 0,3 % bukan hanya berasal dari angka kelahiran saja, namun juga karena perpindahan penduduk dari daerah lain,faktor lain masih banyak. Tapi yang jelas pertumbuhan penduduk di nganjuk bisa dikendalikan,” pungkasnya.
Sementara itu dikatakan Nawak Sunulanggeng Subagio salah satu peserta aseptor MOP asal Kedondong,Bagor merngikuti layanan KB MKJP ini atas kesadaran dan persetujuan istri. ” Program ini patut didukung karena erat sekali dengan pola asuh anak dan beban biaya hidup keluarga,” akunya . ( ADV/ ADI)
