Program makan siang gratis yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka telah menarik perhatian banyak pihak. Respons terhadap program yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 ini telah dilontarkan oleh Bank Dunia dan sejumlah pakar ekonomi.

Salah satu titik sorot utama adalah potensi defisit anggaran yang mungkin timbul akibat program besar ini. Risiko ini juga telah menarik perhatian mayoritas lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah yang akan datang diharapkan untuk tetap berhati-hati dalam pelaksanaan setiap program yang dijalankan oleh presiden terpilih.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, menekankan pentingnya persiapan matang untuk semua rencana yang diajukan oleh presiden terpilih, termasuk program makan siang gratis. Persiapan ini termasuk mengenai ketersediaan anggaran yang dibutuhkan.

Satu menekankan, “Semua rencana harus dipersiapkan dengan matang, termasuk kesiapan anggaran dan sumber daya yang tersedia.” Dia berharap agar pemerintah tetap mematuhi batas defisit anggaran yang telah ditetapkan, yakni di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, stabilitas makroekonomi dan fiskal juga harus dijaga dengan baik selama pelaksanaan program ini.

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), mengidentifikasi tiga kemungkinan dampak dari pelaksanaan program makan siang gratis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dampak pertama adalah kemungkinan pemerintah akan mengalihkan anggaran dari program lain untuk mendanai program makan siang gratis ini.

Faisal menyatakan, “Dana yang dibutuhkan untuk program ini besar, sehingga kemungkinan besar pemerintah akan memotong anggaran dari program lain.” Jika skenario ini terjadi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program perlindungan sosial atau kesehatan dapat berkurang.

Program Kontroversial Prabowo-Gibran

Alternatif lain, menurut Faisal, adalah meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun, dia menilai bahwa opsi ini mungkin tidak layak karena sulitnya meningkatkan pendapatan sebesar Rp 400 triliun dalam waktu singkat.

Dia menambahkan bahwa opsi lainnya adalah dengan memperluas defisit anggaran atau meningkatkan utang. Faisal percaya bahwa ini adalah opsi yang paling mungkin diambil oleh pemerintah. “Pilihan yang paling mungkin adalah dengan meningkatkan defisit,” ujarnya.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), memperingatkan bahwa pelaksanaan program makan siang gratis dapat memicu permintaan yang besar terhadap bahan makanan, yang kemungkinan akan menyebabkan inflasi.

Dia menjelaskan, “Bahan-bahan makanan seperti beras, minyak goreng, daging, telur, dan sembako lainnya akan menjadi langka.” Bhima menyarankan agar pemerintah memastikan ketersediaan bahan makanan pokok di dalam negeri sebelum meluncurkan program ini, mengingat banyaknya bahan makanan yang masih diimpor oleh Indonesia.

Faisal menekankan pentingnya menetapkan prioritas dalam pelaksanaan program ini. Dia menyarankan agar program ini tidak menyasar seluruh siswa, tetapi hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Dia menambahkan bahwa dengan pendataan yang tepat, anggaran yang dibutuhkan untuk program ini seharusnya jauh lebih kecil dari perkiraan awal. “Pendataan yang tepat akan membantu mengurangi anggaran yang dibutuhkan,” katanya.

Badiul Hadi, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan program ini. Dia menyarankan agar pemerintah memastikan data penerima yang valid untuk menghindari penyalahgunaan program ini.

Implikasi dan Tantangan Program Makan Siang Gratis: Perspektif Ekonomi dan Stabilitas Anggaran

Program makan siang gratis yang diusulkan oleh calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka telah menimbulkan berbagai pro dan kontra, terutama terkait risiko defisit anggaran dan potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.

Analisis dari para pakar ekonomi menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini dapat menghadirkan tantangan signifikan, termasuk potensi penggeseran anggaran dari program-program lain, peningkatan defisit anggaran, serta potensi kenaikan inflasi akibat permintaan bahan makanan yang meningkat.

Meskipun demikian, terdapat juga pandangan bahwa program ini dapat menjadi langkah awal dalam pengentasan kemiskinan jika diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah yang akan datang untuk melakukan persiapan yang matang serta mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaan program makan siang gratis ini.