Program makan siang gratis yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka telah menarik perhatian banyak pihak. Respons terhadap program yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 ini telah dilontarkan oleh Bank Dunia dan sejumlah pakar ekonomi.

Salah satu titik sorot utama adalah potensi defisit anggaran yang mungkin timbul akibat program besar ini. Risiko ini juga telah menarik perhatian mayoritas lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah yang akan datang diharapkan untuk tetap berhati-hati dalam pelaksanaan setiap program yang dijalankan oleh presiden terpilih.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, menekankan pentingnya persiapan matang untuk semua rencana yang diajukan oleh presiden terpilih, termasuk program makan siang gratis. Persiapan ini termasuk mengenai ketersediaan anggaran yang dibutuhkan.

Satu menekankan, “Semua rencana harus dipersiapkan dengan matang, termasuk kesiapan anggaran dan sumber daya yang tersedia.” Dia berharap agar pemerintah tetap mematuhi batas defisit anggaran yang telah ditetapkan, yakni di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, stabilitas makroekonomi dan fiskal juga harus dijaga dengan baik selama pelaksanaan program ini.

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), mengidentifikasi tiga kemungkinan dampak dari pelaksanaan program makan siang gratis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dampak pertama adalah kemungkinan pemerintah akan mengalihkan anggaran dari program lain untuk mendanai program makan siang gratis ini.

Faisal menyatakan, “Dana yang dibutuhkan untuk program ini besar, sehingga kemungkinan besar pemerintah akan memotong anggaran dari program lain.” Jika skenario ini terjadi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program perlindungan sosial atau kesehatan dapat berkurang.

Program Kontroversial Prabowo-Gibran

Alternatif lain, menurut Faisal, adalah meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun, dia menilai bahwa opsi ini mungkin tidak layak karena sulitnya meningkatkan pendapatan sebesar Rp 400 triliun dalam waktu singkat.