NGANJUK, Memo.co.id – Merujuk pernyataan tegas dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso disejumlah akun media sosial meminta seluruh lembaga negara berpartisipasi aktif dalam penanggulangan dan peredaran narkoba. Pasalnya menurut keterangan mantan Kabareskrim Polri tersebut bahwa peredaran narkoba sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk institusi negara.
Menanggapi pernyataan tegas kepala BNN seperti itu ternyata mendapat sambutan hangat dari Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifulloh Yusuf . Seperti yang disampaikan melalui sejumlah media portal belum lama ini bahwa pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terkecuali para kepala daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus siap mengikuti tes urine sebagai salah satu bentuk mengantisipasi bahaya narkoba di lingkungan birokrasi. Diungkapkan Gus Ipul begitu sapaan akrabnya pada Senin ( 11/4 ) PNS harus bersih dari narkoba untuk melayani masyarakat dan itu merupakan harga mati,
Dengan himbauan seperti itu mayoritas aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) di Kabupaten Nganjuk juga banyak merespon positip dan berharap keseriusan kinerja BNN agar dalam melaksanakan tugasnya tidak tebang pilih. Artinya seperti dikatakan Ketua LSM Duta Corruption Watch ( DCW ) Jawa Timur , DR. Luqman, S.Pd, M.Pd untuk melakukan tes urine jangan sebatas kelompok pegawai rendahan dan pejabat teras saja. Tapi lebih propesionalnya harus menyentuh kepala daerah juga .” Sesuai dengan himbauan gus ipul kepala daerah harus terbebas dari narkoba ,” terangnya.
Faktanya lebih lanjut dikatakan dia , dalam melakukan tes urine dikalangan birokrasi , BNN Nganjuk masih menyisir seputar pegawai ditingkat SKPD yang dilaksanakan pada Senin (11/4 ) lusa. Dan itupun hanya ada 51 PNS saja yang berhasil dites urine. Dan dikabarkan ada tiga PNS yang terindikasi terkena pengaruh narkoba. Namun demikian dari pihak BNN juga masih tertutup untuk mengumumkan identitas ketiga PNS tersebut. Justru untuk mengalihkan beban moral semua data kabarnya akan diserahkan kepada Sekertaris Daerah ( Sekda ) termasuk akan diumumkan kepada pihak media pada Rabu ( 13/4 ) kemarin . ” Peran dan tugas BNN semestinya jangan dilempar ke pihak lain , itu untuk menjaga privasi dan propesional lembaga besar milik pemerintah non departemen itu,” tegas Luqman.
Kalau tidak diumumkan berarti lebih jauh dikatakan dia sama saja menutup nutupi kebusukan pegawainya sendiri. Hal itu menandakan kurang menghargai undang undang keterbukaan publik. ” Semestinya tidak ada yang perlu disembunyikan ,” pungkas Luqman . ( adi/dhanny )
