MEMO – Kabar gembira datang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Beliau mengumumkan bahwa lahan di sepanjang Sungai Ciliwung akan disiapkan secara khusus. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menanggulangi bencana banjir yang kerap melanda Jakarta.
“Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan penuh kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Gubernur DKI Jakarta dalam hal penyediaan tanah. Area yang akan kami persiapkan membentang dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total luas sekitar 11 hektar atau 16 kilometer di sepanjang aliran Sungai Ciliwung,” ungkap Nusron dengan penuh semangat pada Kamis (13/3/2025).
Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun jadwal yang sangat terstruktur. Hal ini mencakup proses pengadaan tanah dan skema sertifikasi yang diperlukan.
“Kami telah merancang kerangka waktu yang jelas untuk pengadaan tanah, dan skema sertifikasi telah kami bahas secara mendalam. Kami juga telah menjalin komitmen yang kuat dengan Gubernur DKI Jakarta dan Menteri PU, mengingat peran kami yang sangat krusial di tahap awal ini,” tegasnya.
Nusron berharap agar proses pengadaan tanah di sepanjang Sungai Ciliwung ini dapat diselesaikan pada akhir bulan Mei tahun ini. “Setelah penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur DKI Jakarta, yang kami harapkan akan terwujud pada bulan Maret setelah konsultasi publik kedua, kami optimis pengadaan tanah akan rampung di akhir Mei. Dengan demikian, pada awal Juni, pembangunan fisik sudah dapat dimulai, karena lahan sudah siap sepenuhnya. Semoga semua berjalan lancar tanpa hambatan,” harapnya.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya dalam penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mencegah gangguan terhadap aktivitas ekonomi di Jakarta dan kawasan Jabodetabek secara luas.
Sebagai informasi tambahan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Hal ini diperlukan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan.
AHY juga menyoroti pentingnya percepatan rehabilitasi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tujuannya adalah untuk memastikan pemulihan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain langkah tanggap darurat, pemerintah juga harus mempersiapkan strategi jangka panjang untuk mencegah banjir berulang.
