Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memperkenalkan program kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha produktif berskala mikro. Program KUR ini, yang dikenal sebagai KUR super mikro, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020.

Pada awalnya, suku bunga KUR super mikro diatur sebesar 6%, sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020. Namun, saat ini, berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 yang baru saja diterbitkan, suku bunga atau marjin KUR ini telah diturunkan menjadi hanya 3%.

Ferry Irawan, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, menjelaskan, “Kebijakan KUR Tahun 2023 adalah penurunan suku bunga KUR super mikro dari 6% menjadi 3%.”

Dalam program KUR super mikro, plafon maksimal yang dapat diterima oleh setiap penerima adalah Rp 10 juta, dengan jangka waktu kredit atau pembiayaan modal kerja hingga tiga tahun, atau hingga lima tahun untuk kredit atau pembiayaan investasi. Masa tenggang atau grace period akan ditentukan berdasarkan penilaian Penyalur KUR.

Permenko Perekonomian Nomor 1/2023 juga mengatur bahwa calon penerima KUR super mikro terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); UMKM yang terkena pemutusan hubungan kerja; serta UMKM yang dikelola oleh ibu rumah tangga dan layak mendapatkan pendanaan.

Untuk memenuhi syarat menjadi penerima KUR super mikro, pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria. Salah satunya adalah bahwa calon penerima tidak boleh pernah menerima KUR sebelumnya. Tidak ada batasan minimal waktu pendirian usaha, dan calon penerima juga tidak boleh pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial sebelumnya.

Namun, ada pengecualian untuk ketentuan yang berhubungan dengan komersial, seperti kredit atau pembiayaan untuk keperluan rumah tangga, skema atau skala ultra mikro, atau jenis pinjaman dari perusahaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.

Bagi calon penerima KUR super mikro yang baru saja mendirikan usaha kurang dari enam bulan, mereka harus memenuhi salah satu persyaratan tambahan, seperti mengikuti pendampingan, pelatihan kewirausahaan, tergabung dalam Kelompok Usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha produktif dan layak dibiayai.

Pencapaian Luar Biasa: KUR Super Mikro Salurkan Triliunan Rupiah!

Calon penerima KUR super mikro juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang dikeluarkan oleh RT/RW, kelurahan atau desa, atau pejabat yang berwenang. Selain itu, mereka harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat dibuktikan dengan kartu identitas seperti KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.

Oleh karena itu, ketika ingin mengajukan KUR super mikro, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan termasuk identitas pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha dari RT atau kelurahan, atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).