“Kami berkomitmen untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, dengan menggunakan KTP sebagai pengganti Kartu Tani. Saat ini, masih terdapat masalah mendasar di mana sekitar 1,7 juta hektar lahan pertanian menggunakan pupuk dengan menggunakan KTP. Hal ini merupakan perhatian utama kami terhadap para petani,” ujar Amran.
Masalah pupuk menjadi sangat penting karena beberapa alasan, termasuk keterbatasan dan pemangkasan subsidi pupuk oleh pemerintah bagi petani. Kebijakan subsidi pupuk yang hanya ditujukan untuk jenis pupuk dan tanaman ‘prioritas’ membuat petani yang menanam komoditas lain merasa terpinggirkan.
“Selain itu, subsidi pupuk juga menjadi masalah dalam jangka panjang terkait kesuburan tanah dan dampaknya terhadap lingkungan. Masalah juga terjadi pada kemampuan masyarakat untuk membeli hasil pertanian tersebut, yang menunjukkan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan hasil pertanian juga merupakan permasalahan yang harus diperhatikan,” jelas Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal.
Menghadapi Krisis Pangan: Tantangan dan Solusi bagi Pertanian Indonesia
Kondisi pangan dunia sedang mengkhawatirkan, dengan 10 negara mengalami krisis kelaparan yang serius dan sebagian penduduk Indonesia masih rentan terhadap kondisi serupa. Krisis ini mengingatkan akan urgensi penanganan yang tepat dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan.
Langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi masalah produksi pupuk yang terganggu akibat perang Rusia-Ukraina, dengan tambahan alokasi anggaran sebesar 14 triliun rupiah untuk memastikan pasokan pupuk yang cukup.
Namun, tantangan distribusi pupuk dan pemangkasan subsidi oleh pemerintah masih menjadi hambatan utama. Solusi yang terencana dan terkoordinasi perlu diimplementasikan untuk memastikan akses yang adil terhadap pupuk bagi semua petani.
Keseluruhan, penanganan krisis pangan membutuhkan kerja sama semua pihak dan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk melindungi ketahanan pangan Indonesia dan masyarakatnya.
