“Pemerintah mendistribusikan bantuan pangan beras dengan tujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di bawah. Ini juga bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi yang tidak stabil karena beras memiliki kontribusi lebih dari 0,5% terhadap inflasi nasional. Oleh karena itu, bantuan pangan beras ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menekan inflasi,” ujarnya.
Terkait data penerima bantuan beras, Arief menambahkan bahwa pemutakhiran data harus selalu dilakukan. “Data KPM pasti akan selalu diperbarui. Jika data tidak diperbarui, akan ada kesalahan. Hal ini sama seperti stok beras, yang selalu berubah naik dan turun,” katanya.
Sebelumnya, distribusi bantuan beras belum sepenuhnya terealisasi kepada sekitar 22 juta KPM karena proses verifikasi data penerima manfaat belum mencapai 100%.
Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyatakan bahwa proses verifikasi data masih berlangsung. Dia berharap dalam waktu 1-2 minggu ke depan, proses tersebut dapat segera selesai.
“Setiap awal tahun, selalu ada proses verifikasi untuk mendapatkan pembaruan tentang situasi warga yang paling membutuhkan. Jika tahun lalu bantuan pangan dimulai pada bulan Maret-April, maka masih ada waktu. Tetapi, jika verifikasi dilakukan pada bulan Januari, dan bantuan segera disalurkan, maka itulah situasinya,” katanya dikutip pada Sabtu, (3/2/2024).
Signifikansi Program Bantuan Pangan dalam Mengendalikan Inflasi Nasional
Program bantuan pangan, yang meliputi distribusi beras sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta KPM, bukan hanya merupakan tindakan empati terhadap mereka yang membutuhkan, tetapi juga merupakan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Melalui penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan intervensi yang tepat waktu, program ini terbukti efektif dalam meredam inflasi nasional serta mengendalikan kenaikan harga beras. Dengan pembaruan dan verifikasi data yang terus dilakukan, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.
