Bantuan distribusi beras seberat 10 kilogram kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sedang mengalami penundaan sementara. Walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan bahwa distribusi bantuan beras akan dilanjutkan hingga bulan Juni 2024.

Bahkan, jika keuangan negara memungkinkan, kemungkinan besar akan diteruskan setelah bulan Juni tersebut.

Penundaan ini bukan disebabkan oleh masalah data penerima bantuan beras yang sebelumnya disebut bermasalah. Namun, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa penundaan sementara tersebut terjadi karena bersamaan dengan masa Pemilu 2024.

Arief menyatakan, “Data hanya perlu diperbarui. Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk yang tidak cocok. Tidak ada perselisihan (karena verifikasi data), distribusi (bantuan beras) tetap berjalan.” Dia menambahkan, “Tetapi, tanggal 8-14 Februari akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu.”

Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi meluncurkan program bantuan beras 10 kilogram sejak bulan Maret 2023. Program ini bertujuan untuk meredam lonjakan harga beras yang terus meningkat sejak Agustus 2022.

Pada tahun 2023, bantuan tersebut diberikan dalam 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023. Untuk tahun 2024, distribusi tahap pertama sudah dimulai dengan jumlah penerima mencapai 22.004.077 KPM.

Program bantuan pangan tersebut diklaim efektif dalam mengendalikan inflasi nasional dan kenaikan harga beras.

Signifikansi Program Bantuan Pangan dalam Mengendalikan Inflasi Nasional

Arief menjelaskan bahwa program bantuan pangan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai dengan Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

“Pemerintah mendistribusikan bantuan pangan beras dengan tujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di bawah. Ini juga bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi yang tidak stabil karena beras memiliki kontribusi lebih dari 0,5% terhadap inflasi nasional. Oleh karena itu, bantuan pangan beras ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menekan inflasi,” ujarnya.

Terkait data penerima bantuan beras, Arief menambahkan bahwa pemutakhiran data harus selalu dilakukan. “Data KPM pasti akan selalu diperbarui. Jika data tidak diperbarui, akan ada kesalahan. Hal ini sama seperti stok beras, yang selalu berubah naik dan turun,” katanya.

Sebelumnya, distribusi bantuan beras belum sepenuhnya terealisasi kepada sekitar 22 juta KPM karena proses verifikasi data penerima manfaat belum mencapai 100%.

Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyatakan bahwa proses verifikasi data masih berlangsung. Dia berharap dalam waktu 1-2 minggu ke depan, proses tersebut dapat segera selesai.

“Setiap awal tahun, selalu ada proses verifikasi untuk mendapatkan pembaruan tentang situasi warga yang paling membutuhkan. Jika tahun lalu bantuan pangan dimulai pada bulan Maret-April, maka masih ada waktu. Tetapi, jika verifikasi dilakukan pada bulan Januari, dan bantuan segera disalurkan, maka itulah situasinya,” katanya dikutip pada Sabtu, (3/2/2024).

Signifikansi Program Bantuan Pangan dalam Mengendalikan Inflasi Nasional