Malang, Memo
Design keserentakan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 bisa tekan berlangsungnya polarisasi yang terjadi antara Peserta Pemilu atau warga luas. KPU Mendesign Pemilihan Umum Serentak 2024 Meminimalisir Polarisasi
Kenyataannya, pada Pemilu 2019 semua parpol berebutan suara agar bisa diubah jadi kursi. Tetapi di lain sisi mereka memiliki calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama.
Begitu disebutkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat jadi Pembicara pada Sarasehan yang diadakan oleh Fakultas Pengetahuan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) dengan judul “Ide Berkebangsaan dalam Kewargaan Inklusif dan Politik Kesejahteraan” pada Selasa, 19 Juli 2022.
“Hal itu memperlihatkan ada proses sama-sama membuat, menjaga, dan ke tujuan kita dalam bernegara,” kata Hasyim.
Keadaan sama, masih menurut Hasyim diprediksikan bisa terjadi pada ajang Pemilu Serempak 2024.
“Yang terjadi pada Pemilu itu, parpol berebutan untuk memperoleh kursi. Tetapi tidak begitu lama, partai akan cari magnet masing-masing, khususnya untuk DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena bakal ada konsolidasi baru untuk Pemilihan Kepala Daerah,” jelas Hasyim.
Karena itu Hasyim memperjelas design keserentakan Pemilu 2024 bisa menggerakkan terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika.
“Di titik ini penting untuk dunia akademis untuk belajar ke Pemilu Indonesia, bagaimana praktek perselisihan-konsensus dan pemilu sebagai fasilitas integratif bangsa diterapkan,” tegas Hasyim.
Selanjutnya Hasyim menjelaskan tidak begitu setuju pada penglihatan pemilu sebagai acara pesta demokasi. Ketua KPU ini lebih sukai mengartikan pemilu sebagai kerja demokrasi.
“Siapa saja dapat turut turut serta dalam mengadakan demokrasi dan pemilu,” jelas Hasyim. Hasyim meneruskan, KPU tidak dapat bekerja sendirian. Harus bekerja dengan beragam pihak.
