“Bidang pertanahan dan tata ruang menjadi klaster kedua terbanyak dengan 120 aduan. Selain itu, ada juga 114 pengaduan yang berfokus pada isu ASN, di mana sebagian besar melibatkan persoalan tenaga honorer,” tambah Rifqinizamy.
Ia menegaskan bahwa pada tahun 2025, pihaknya akan memberikan perhatian khusus terhadap masalah tenaga honorer di daerah. Menurut Rifqinizamy, permasalahan ini sangat membutuhkan keseriusan dan kerja sama antara DPR dan pemerintah untuk menemukan solusi yang tepat.
