MEMO – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 495 laporan pengaduan dari masyarakat sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, klaster pengaduan terbesar berkaitan dengan isu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas ASN, hingga politik uang, dengan total 201 aduan.
“Klaster pertama ini mencakup masalah netralitas ASN dan penjabat kepala daerah, praktik politik uang, penyebaran hoaks, serta isu SARA,” jelas Rifqinizamy pada Senin (30/12/2024). Tak hanya itu, ia juga menyoroti mobilisasi bantuan sosial yang terjadi di beberapa daerah sebagai bagian dari aduan tersebut.
Klaster pengaduan kedua yang paling banyak adalah mengenai kasus mafia tanah dan penyerobotan lahan tanpa hak, dengan total 120 aduan. Sementara itu, sebanyak 114 laporan terkait dengan masalah ASN, khususnya permasalahan tenaga honorer di berbagai daerah, juga diterima oleh Komisi II DPR.
