Oleh karena itu kata dia, MPR pernah melakukan survei untuk mengetahui apa yang sebetulnya yang terjadi. “Dari hasil survei itu sebetulnya yang menjadi masalah di implementasi,” paparnya.
Selanjutnya Zulkifli menyinggung implementasi sila kelima, yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia mempertanyakan selama 19 tahun masa reformasi, apakah keadilan sosial sudah terwujud di tengah-tengah masyarakat. Apalagi aturan itu tertuang dalam Pancasila dan undang-undang.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
“Sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran negara 19 tahun terakhir ini bagaimana? Mana peran negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Untuk menguji implementasi keadilan sosial, dia meminta peserta seminar untuk angkat tangan, bila menganggap keadilan sosial sudah dilaksanakan negara. Tapi ternyata hanya satu peserta seminar angkat tangan, sisanya peserta yang berjumlah ratusan tersebut bungkam.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
“Sekarang, di ruangan ini yang mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menguat, angkat tangan. Ternyata hanya satu. Yang mengatakan melemah hampir semua,” tambahnya.
Bagi Zulkifli, persoalan yang dihadapi bangsa adalah soal inkonsistensi dan inkoheransi Pancasila, NKRI, UUD 45 dan apa yang terjadi. “Oleh karena itu kalau tidak tampak dalam implementasi, maka orang mulai meninggalkan. Sekarang banyak orang ngomong Pancasila tapi mengarang,” pungkasnya. (nu)
