Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam perlindungan sosial ini juga telah mendapat perhatian dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut bahkan berencana untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi guna mengurangi masalah pencemaran udara akibat tingginya kandungan sulfur dalam BBM bersubsidi.
“Pertamina sedang mempersiapkan kebijakan tersebut, dan kami berharap bahwa mulai 17 Agustus, pembatasan BBM bersubsidi untuk yang tidak berhak sudah dapat dimulai,” kata Luhut.
Ketidaktepatan sasaran dalam subsidi energi diperkirakan juga akan berkontribusi pada peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir tahun 2024. Defisit APBN diproyeksikan akan mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dari sebelumnya Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Peningkatan defisit ini disebabkan, antara lain, oleh penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran.
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah kini tengah berupaya memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi dan perlindungan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan dapat lebih banyak membantu masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan tujuan awal dari program-program tersebut.
Ketidaktepatan Sasaran dalam Anggaran Perlindungan Sosial: Dampak dan Upaya Perbaikan
Ketidaktepatan sasaran dalam anggaran perlindungan sosial menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Sebagian besar anggaran perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan pembebasan PPN, malah dinikmati oleh kelompok ekonomi yang lebih mampu. Hal ini menyebabkan dampak yang kurang optimal pada masyarakat miskin dan rentan, serta berkontribusi pada peningkatan defisit APBN.
