Pemerintah bertekad meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upayanya adalah percepatan belanja pemerintah.
Karena itu, setiap kementerian dan lembaga perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran. “Terkait dengan pelaksanaan anggaran, kami melihat ada tiga isu yang harus diperhatikan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo yang mewakili menteri perindustrian pada acara Kickoff Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022, Jakarta,
Baca Juga: JUALAN TERPURUK! China dan India Tinggalkan Batu Bara RI, Industri Tambang Pusing Tujuh Keliling!
Dody menyampaikan, isu pertama adalah partisipasi publik. Penerapan konsep partisipasi publik dalam konteks pembangunan industri manufaktur.
Misalnya, bentuk kolaborasi berbagai stakeholder. Mulai perguruan tinggi, organisasi civil society, asosiasi-asosiasi, hingga pelaku usaha, yang diterapkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan atau program pembangunan industri manufaktur.
Isu kedua adalah akuntabilitas, yang terdiri atas tiga aspek. Yaitu, tata kelola APBN, organisasi, dan individu.
“Aspek terakhir adalah akuntabilitas individu yang berkenaan dengan komitmen dan tanggung jawab individu pegawai terhadap pencapaian hasil,” ujarnya.
Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun Berikan Program “Silaturahmi” Diskon Hingga 20 Persen untuk Kelas Eksekutif
