Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri, dr. Wulan Andadari, menyoroti dampak buruk pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Dari 60 pengajuan diskah yang ada, sekitar 45% di antaranya diajukan karena alasan kehamilan, namun mayoritas justru diajukan tanpa adanya kehamilan.
“Alasan pengajuan sangat beragam, ada yang karena ingin berhenti sekolah, ada juga yang memiliki harapan keliru bahwa menikah bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ungkap dr. Wulan.
Baca Juga: Malam Tahun Baru di Kediri, Peresmian Jalan Stasiun dan 2.000 Porsi Pecel Gratis
Sebagai langkah proaktif, DP2KBP3A tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang akan memasukkan sesi konseling psikologis bagi calon pengantin di usia muda. “Selain pemeriksaan kesehatan fisik, calon pengantin kini akan menjalani konseling dengan psikolog untuk menilai kematangan emosional dan kesehatan jiwa mereka. Harapannya, hasil konseling ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih komprehensif bagi Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terkait permohonan diskah,” jelas dr. Wulan.
Meskipun angka pengajuan diskah menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (tahun lalu 312 kasus, bahkan pernah mencapai 600 kasus), Pemkab Kediri tetap beranggapan bahwa angka ratusan kasus per tahun masih terlalu tinggi dan upaya pencegahan harus terus diperkuat.
Baca Juga: Hakim Tipikor Perintahkan Camat Papar dan Purwoasri Kembalikan Uang Suap Perangkat Desa Kediri
Melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan lembaga pendidikan, instansi kesehatan, lembaga keagamaan, serta dukungan dari legislatif, Pemerintah Kabupaten Kediri menunjukkan komitmen yang kuat untuk menekan angka pernikahan dini demi mewujudkan masa depan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya. Langkah melibatkan psikolog dan mengedukasi anak sejak usia PAUD menjadi strategi inovatif dalam memerangi fenomena yang merugikan ini.
