MEMO – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menunjukkan keseriusannya dalam mengawal jalannya pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa segala hal yang telah dibahas sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar terealisasi.
Salah satu fokus utama yang ditekankan oleh Wamendagri adalah pengawasan berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur di keempat DOB Papua, yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prioritas utama saat ini adalah pembangunan pusat-pusat pemerintahan, seperti kantor gubernur, kantor DPRP masing-masing provinsi, serta kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Pemerintah pusat akan menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Apa yang akan dibangun sesuai dengan arahan dari Wakil Menteri PU, dan pemerintah daerah juga harus segera bergerak untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya,” jelas Ribka dalam keterangannya pada hari Senin (24/3/2025).
Pihaknya memberikan apresiasi kepada Kementerian PU atas kerja sama yang konsisten dalam menyiapkan aspek administrasi dan teknis pembangunan. Sinergi yang baik ini diharapkan dapat memperlancar proses pembangunan di lapangan.
Ribka mengungkapkan bahwa pembangunan fisik di beberapa DOB Papua sudah mulai berjalan, seperti di Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Sementara itu, untuk Papua Tengah, proyek-proyek masih dalam tahap pelelangan, dan Papua Pegunungan masih menunggu kepastian terkait lahan yang akan digunakan.
“Untuk Papua Pegunungan, kita masih menunggu kepastian terkait penyiapan lahan dan hal-hal lainnya. Mudah-mudahan dengan terpilihnya gubernur yang baru, kita harapkan ada progres yang signifikan. Kami dari pemerintah pusat juga berharap tidak ada lagi isu-isu di daerah mengenai potensi pemindahan lokasi,” tegasnya.
