MEMO.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan peningkatan tunjangan insentif untuk seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 50%, sebagai apresiasi atas kesuksesan mereka dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Dengan total suara mencapai 164,2 juta dan lima pemilihan serentak, KPU kini menghadapi tantangan baru dengan Pilkada Serentak 2024 yang melibatkan sekitar 200 juta pemilih. Peningkatan tunjangan ini merupakan langkah penting dalam memastikan kesiapan KPU menghadapi tantangan mendatang.
Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Insentif KPU Hingga 50%
Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan peningkatan uang insentif bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 50%. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghargaan atas kesuksesan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Jokowi memberikan pujian tinggi atas kemampuan KPU dalam mengorganisir lima jenis pemilihan secara bersamaan dengan total suara mencapai 164,2 juta. Meskipun telah menyelesaikan tugas yang sangat berat, KPU akan segera menghadapi tantangan baru dengan Pilkada Serentak 2024, yang diperkirakan melibatkan sekitar 200 juta pemilih.
Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu hingga Rp29 Juta Jelang Pencoblosan
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengungkapkan permintaan maaf atas ketidaktahuan sebelumnya mengenai kenaikan tunjangan insentif yang tidak terjadi sejak 2014. “Saya baru menyadari kemarin bahwa belum ada kenaikan tunjangan insentif sejak 2014. Kami akhirnya memutuskan untuk menaikkan tunjangan tersebut sebesar 50%,” jelas Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 yang diadakan di Jakarta Convention Center, Selasa (20/8).
Presiden Jokowi mengingatkan KPU agar mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 dengan baik. Dia menekankan pentingnya akurasi data pemilih untuk mencegah adanya duplikasi atau ketidakakuratan. Selain itu, Jokowi menekankan perlunya perhatian terhadap penyaluran dan penyimpanan logistik pemilu serta menjaga keamanan dan kesehatan para petugas pemilu selama proses berlangsung.
Jokowi juga mengingatkan mengenai potensi kesalahan penghitungan suara yang bisa disebabkan oleh faktor manusia maupun sistem informasi. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pilkada dan mengingatkan KPU untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta integritas.
