Majelis hakim, juga mengorek tentang beberapa point aturan yang dimuat dalam Perbup tersebut. Lagi-lagi, Kabag Hukum Dwi Sudiartanti, mengaku tidak tahu.
Sekadar diketahui, kasus korupsi suap ujian perangkat desa di Kabupaten Kediri, kini memasuki persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi saksi. Setelah beberapa kepala desa dan camat dimintai keterangan sebagai saksi, kedua belah pihak juga dilakukan konfrontasi pada waktu yang sama.
Dari hasil sidang konfrontir tersebut, para kepala desa dan para camat sama sama mengakui bahwa , kepala desa menyediakan sejumlah dana untuk diberikan ke Paguyuban Perangkat Desa dan kepada Camat dan Forkopimcam, diantaranya adalah Kapolsek dan Danramil.
Jumlahnya bervariasi. Modus operandinya, para kepala desa di masing masing wilayah kecamatan, menyerahkan uang syukuran ke Camat, Kapolsek dan Danramil. Para perangkat desa yang dinyatakan lulus, dilantik di kantor Kecamatan.
Aliran dana dari para kepala desa tersebut, biasa disebut sebagai dana keamanan dan syukuran.
Sedang aliran dana korupsi juga mengalir ke pengurus Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Kediri. Masing masing calon, membayar Rp 42 juta ke pengurus PKD lewat bendahara. Kini, tiga pengurus PKD dinyatakan sebagai terdakwa dalam pusaran korupsi jual beli perangkat desa KLabupaten Kediri.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
