Misalnya, janji Gibran terkait program makan siang gratis dengan anggaran mencapai Rp400 triliun. Menurutnya, tidak ada langkah konkret yang dijelaskan oleh Gibran untuk mewujudkan program tersebut. Anggaran belanja negara yang sudah teralokasikan untuk kebutuhan lain juga sudah sangat besar.
Yusuf juga menyoroti rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diungkapkan oleh Gibran. Menurutnya, rencana ini terlalu optimis tanpa adanya rencana program reformasi yang jelas.
Kritik juga ditujukan pada janji Cak Imin yang ingin membangun 40 kota selevel dengan Jakarta. Meskipun memiliki target ambisius, Cak Imin tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana rencana tersebut akan terealisasi.
Ahli ekonomi lain, Nailul Huda dari Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), juga menyoroti janji-janji calon wakil presiden dalam debat tersebut. Ia mengkritik terkait target pertumbuhan ekonomi yang dianggap belum terlalu fokus dalam rencana yang disampaikan oleh para kandidat.
Dari berbagai penilaian dan analisis, nampaknya beberapa janji dari calon wakil presiden dianggap sulit untuk diwujudkan dengan kondisi fiskal yang ada saat ini. Hal ini memunculkan keraguan atas kredibilitas janji-janji tersebut dan menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi dari rencana-rencana yang diumumkan oleh para calon wakil presiden.
Analisis Mendalam Janji Calon Wakil Presiden: Retorika atau Kenyataan?
Dalam menganalisis janji-janji calon wakil presiden, terlihat bahwa beberapa rencana memiliki tantangan yang kompleks dalam implementasinya. Janji-janji ambisius seperti program makan siang gratis dengan anggaran yang besar, pembentukan Badan Penerimaan Negara, serta rencana membangun 40 kota selevel dengan Jakarta menimbulkan keraguan atas kredibilitasnya.
Ahli ekonomi mengingatkan bahwa tanpa rencana yang jelas dan langkah konkret, janji-janji ini mungkin hanya sebatas retorika politik. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memahami potensi realisasi dari rencana-rencana yang diumumkan oleh para calon wakil presiden.
