Ada sebuah ironi pahit di jantung Indonesia, negeri yang digadang-gadang sebagai lumbung pangan dunia. Di tengah hamparan tanah subur dan iklim tropis yang melimpah, kita masih saja bergelut dengan ancaman krisis pangan.
Sebuah pertanyaan menggantung: apa yang sebenarnya terjadi di ekosistem pertanian kita? Jawabannya terletak pada ketimpangan yang kian menganga: hanya segelintir petani yang harus menopang kebutuhan makan ratusan juta jiwa, sementara lahan hijau terus berganti beton.
Baca Juga: Peluang Kerja Agrobisnis Skala Kecil di Era Digital , Dari Lahan Sempit, Panen Dengan Cuan Melimpah
Dengan populasi yang diperkirakan mencapai 284,43 juta jiwa (BPS, 2025), Indonesia hanya memiliki sekitar 29,36 juta petani (Sensus Pertanian 2023). Ini berarti, kurang dari 30 juta unit usaha pertanian harus memberi makan hampir 300 juta orang.
Angka ini kian miris bila kita cermati lebih dalam: luas lahan pertanian terus menyusut drastis—sekitar 110.000 hektare per tahun lahan sawah beralih fungsi menjadi permukiman dan industri—ditambah lagi berkurangnya minat generasi muda pada profesi mulia ini.
Baca Juga: Curah Hujan Picu Hama Patek, Petani Cabai Jombang Merugi
Jika tren ini terus berlanjut, apakah predikat kita sebagai negara agraris harus ditinjau ulang? Rasanya terlalu menyakitkan. Daripada berdebat soal status, energi kita harusnya dicurahkan untuk merevitalisasi ekosistem pertanian.
Label agraris ini bukan sekadar gelar, melainkan cerminan masyarakat yang dekat dengan bumi, memuliakan alam, dan mencari kesejahteraan dari tanah. Filosofi hidup selaras dengan alam mengajarkan bahwa alam akan “memberi” sebaik kita memperlakukannya.
Baca Juga: Harga Kelapa di Watulimo Meroket, Pasokan Menipis Akibat Hujan
Jika kita merawatnya dengan dedikasi, ia akan membalas dengan panen melimpah, menghasilkan pangan berkualitas. Namun, bila kita berlaku zalim—menggusur lahan, atau memaksa tanaman tumbuh dengan bahan kimia yang merusak—balasan pahit akan datang dalam bentuk gagal panen atau bencana.
Ketika Pangan Jadi Komoditas Mahal: Jerat Distribusi dan Fluktuasi Harga
Kebutuhan pangan adalah hak dasar dan salah satu pos pengeluaran terbesar keluarga. Maka, mengapa kita tidak memikirkan solusi jangka panjang agar tak lagi kesulitan menjangkau bahan pangan? Minimnya jumlah petani membuat kita sangat bergantung pada segelintir orang itu.
Ditambah lagi, sebaran lahan pertanian yang tidak merata memaksa distribusi pangan menempuh rantai panjang, yang berujung pada biaya tinggi dan harga yang melambung di pasaran. Jangan lupakan pula fluktuasi harga yang menjadi langganan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan.
Apakah berbagai kendala ketersediaan dan keterjangkauan pangan ini akan terus kita biarkan merongrong kesejahteraan? Apakah komoditas pangan yang tiba-tiba langka atau harganya melonjak tak masuk akal akan kita anggap sebagai takdir? Sebagai negeri agraris, sudah sepatutnya kita memiliki ketahanan pangan yang kokoh, terhindar dari gejolak, kecuali karena kejadian luar biasa.
Solusi Bersama: Menghidupkan Kembali Budaya Bertani dari Skala Kecil hingga Teknologi Canggih
Untuk tetap pantas menyandang gelar sebagai negara agraris dengan masyarakat yang sejahtera dan berkecukupan pangan, diperlukan upaya kolektif dari berbagai lini:
Pemerintah harus merancang regulasi yang berpihak pada petani, dengan Kementerian Pertanian aktif membina dan mendampingi, serta Bulog memastikan stok dan pemerataan distribusi.
