Kediri, Memo
Di tengah gemuruh kota, sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih inklusif baru saja terukir. Sebanyak 437 warga Kota Kediri resmi mendapatkan ijazah kesetaraan, Senin (7/7/2025), setelah berhasil menuntaskan program pendidikan non-formal.
Ini bukan sekadar penyerahan dokumen, melainkan sebuah seremonial penuh makna yang mengembalikan harapan, harga diri, dan membuka pintu kesempatan bagi ratusan individu dari berbagai latar belakang usia.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Kediri di bawah kendali Wali Kota Vinanda Prameswati dalam memerangi angka putus sekolah yang masih membayangi.
Baca Juga: Camat Ngaku Terdesak Kepala Desa Sodorkan Kresek Hitam, Terima Uang Karena Wanita
Mbak Nanda, sapaan akrab Wali Kota Vinanda, melihat peristiwa ini sebagai fondasi kuat untuk masa depan Kota Kediri. “Dengan penyerahan ijazah kesetaraan ini, diharapkan bisa menjadi motivasi untuk terus belajar, sehingga ke depan di Kota Kediri tidak ada lagi angka putus sekolah,” tuturnya.
Ia menegaskan, ini adalah “penyerahan kembali harapan, harga diri, dan masa depan” bagi mereka yang mungkin sempat terpinggirkan dari jalur pendidikan formal. Lulusan ini beragam, dari mereka yang masih berusia muda di bawah 24 tahun hingga warga yang telah berusia lebih matang, semua kini memegang kunci yang sama.
Baca Juga: Tragedi Ledakan Petasan Rakitan Di Ponorogo Merenggut Nyawa Seorang Pelajar Muda
Strategi Lintas Sektor: Menjangkau yang Tak Terjangkau
Pemerintah Kota Kediri tak mau berhenti hanya pada seremoni. Mbak Nanda mengungkapkan inisiatif progresif untuk membentuk tim penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Tim ini adalah perwujudan dari kolaborasi masif, melibatkan kekuatan lintas sektor mulai dari Dinas Pendidikan, Dinsos, Dispendukcapil, Bappeda, DP3AP2KB, Kominfo, Kemenag, para Camat, hingga Forum PKBM Kota Kediri. Sebuah orkestrasi birokrasi yang didedikasikan untuk satu tujuan mulia.
Visi Mbak Nanda jauh melampaui batas-batas kantor. Ia meyakini, penyelesaian masalah anak tidak sekolah tak cukup “di meja kebijakan,” melainkan “harus hadir di tengah-tengah masyarakat.” Oleh karena itu, tim ATS ini akan merambah hingga ke level paling dasar komunitas: kelurahan, RT/RW, dan bahkan mengaktifkan peran kader PKK serta elemen masyarakat lain yang memiliki kedekatan sosial langsung dengan warga.
Dengan pendekatan grassroots ini, diharapkan tak ada lagi anak atau warga yang luput dari pantauan, memungkinkan deteksi dini dan pemberian solusi yang tepat waktu.
Membangun Masa Depan Bersama: Panggilan untuk Setiap Warga
Inisiatif ini juga mengundang partisipasi aktif dari seluruh warga Kota Kediri. Mbak Nanda mengajak masyarakat untuk menjadi mata dan telinga, melaporkan setiap kasus anak atau warga yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Mekanismenya pun dibuat mudah: cukup melalui layanan Lapor Mbak Wali di nomor 112.
“Pasti segera ditindaklanjuti dan didampingi sampai mereka kembali bersekolah,” jaminnya, memberikan kepastian respons cepat dari pemerintah.
Simbolis penyerahan ijazah berlangsung sederhana di Dinas Pendidikan Kota Kediri kepada 18 perwakilan. Namun, di balik angka itu, ada cerita inspiratif yang lebih besar: 25 dari 437 penerima ijazah ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II A Kediri.
Fakta ini menegaskan pesan kuat: pendidikan adalah hak fundamental yang melampaui batasan status sosial atau tembok penjara. Ini adalah investasi pada potensi setiap individu, jembatan menuju rehabilitasi, dan bukti bahwa kesempatan kedua selalu ada bagi mereka yang ingin meraihnya. Kota Kediri sedang merajut narasi baru tentang pendidikan yang merangkul semua.
