Faktor kedua, pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan tidak berjalan di lapangan. Padahal, berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik sudah lama dinantikan masyarakat. “Rakyat menunggu aksi nyata dari eksekutif, tetapi yang mereka lihat hanya rencana di atas kertas,” ujarnya.
Lebih jauh, Sugianto menilai eksekutif terkesan mengulur-ulur proses pembangunan tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, hal ini bukan hanya merugikan secara waktu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. “Proses yang berlarut-larut membuat banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Dampaknya, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ikut tertunda,” tegasnya.
Baca Juga: Bos Wisata Kampung Coklat Beri THR kepada 7.000 Peserta Pengajian
Ia memperingatkan bahwa jika hubungan legislatif dan eksekutif terus berada di titik nadir, maka dampaknya akan semakin meluas. Tidak hanya infrastruktur fisik yang terbengkalai, tetapi juga program-program sosial, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya akan ikut terhambat.
Sugianto mendesak agar kedua belah pihak segera duduk bersama, membangun kembali komunikasi yang sehat, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik atau kelompok. “Kita ini diberi mandat rakyat untuk bekerja, bukan untuk saling menghambat. Kalau hubungan ini tidak segera dibenahi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Blitar sendiri,” pungkasnya. (*)
Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan, Nurhadi Dukung Evaluasi dan Klasifikasi Dapur SPPG
