Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan KRIS. Perpres tersebut diharapkan segera dirilis dalam waktu dekat.
Dante Saksono, Wakil Menteri Kesehatan, menjelaskan bahwa penggunaan sistem KRIS akan berfokus pada perbaikan tempat tidur di rumah sakit. Jika sebelumnya terdapat enam tempat tidur dalam satu ruang rawat inap, dengan KRIS akan diatur menjadi empat tempat tidur dalam satu ruang rawat inap.
Pengurangan jumlah tempat tidur ini merupakan salah satu dari 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit agar dapat menerapkan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3 untuk pasien rawat inap.
Penting untuk dicatat bahwa pengurangan ini tidak akan mengganggu pelayanan rumah sakit.
“Sudah dilakukan uji coba dan hasilnya menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat meningkat dan pendapatan rumah sakit tidak berkurang ketika menerapkan sistem KRIS,” tambah Dante.
KSPI Khawatir KRIS JKN Bikin Rumah Sakit Kecil Mati Suri
Berikut adalah 12 kriteria fasilitas kelas rawat inap dengan sistem KRIS:
- Bangunan yang digunakan memiliki tingkat porositas yang rendah.
- Ventilasi udara memenuhi standar minimal 6 kali pergantian udara per jam pada ruang perawatan biasa.
- Pencahayaan ruangan sesuai standar dengan 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
- Tempat tidur dilengkapi dengan 2 kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur.
- Terdapat perawat yang bertugas untuk setiap tempat tidur.
- Suhu ruangan dapat dijaga antara 20 hingga 26 derajat Celsius.
- Ruangan rawat inap terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non-infeksi).
- Kepadatan ruangan rawat inap maksimal 4 tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter.
- Terdapat tirai/partisi dengan rel yang ditempatkan menempel di plafon atau menggantung.
- Setiap ruang rawat inap dilengkapi dengan kamar mandi.
- Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas.
- Terdapat outlet oksigen yang memadai.
Dengan menerapkan sistem KRIS JKN, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, tetap diperlukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kesuksesan dari implementasi sistem ini.
Partai Buruh dan KSPI Tolak Rencana Penggantian Iuran BPJS Kesehatan dengan KRIS JKN
Pengurangan jumlah tempat tidur dalam ruang rawat inap menjadi salah satu dari 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit agar dapat menerapkan sistem penghapusan kelas BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3 untuk pasien rawat inap.
Dante Saksono, Wakil Menteri Kesehatan, menyatakan bahwa penggunaan sistem KRIS akan memberikan fokus pada perbaikan tempat tidur di rumah sakit.
Uji coba yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dan pendapatan rumah sakit tidak mengalami penurunan akibat penerapan KRIS.
