Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan adanya upaya praktik ilegal terkait IMEI Hp yang melibatkan beberapa pengusaha. Cerita ini mencuat saat Agus menyinggung tentang pegawai kementeriannya yang telah menjadi tersangka dalam pelanggaran aturan IMEI. Simak selengkapnya mengenai skandal IMEI ilegal dan langkah-langkah penanganannya dalam berita berikut.
Baca Juga: TMMD ke-127 Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Pemkab Kediri Juga Bekali Warga Olahan Ikan Lele
Menteri Perindustrian Mengungkap Tawaran ‘Bermain’ IMEI dari Pengusaha
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa ia pernah mendapat tawaran untuk terlibat dalam praktik ilegal terkait IMEI Hp oleh beberapa pengusaha. Cerita ini diungkapkannya ketika ia membicarakan tentang pegawai di kementeriannya yang telah menjadi tersangka dalam pelanggaran aturan IMEI.
“Saya pernah dihubungi oleh beberapa pihak yang mengajak saya untuk terlibat dalam hal yang disebut ‘bermain’ dengan IMEI. Saya menguji mereka dengan menanyakan apakah mereka telah memiliki akses di empat lembaga yang disebutkan tadi, dan mereka menjawab bahwa mereka sudah memilikinya. Jadi, saya merasa digoda untuk terlibat dalam permainan Hp ilegal,” ujar Agus dalam konferensi pers virtual pada Jumat (28/7).
Ia menjelaskan bahwa para pengusaha tersebut berusaha untuk ‘bermain’ dengan IMEI ilegal dengan mencari rekanan di lembaga-lembaga yang memiliki akses ke Central Equipment Identity Register (CEIR).
CEIR adalah perangkat yang seharusnya digunakan untuk memblokir ponsel ilegal. Caranya adalah dengan mendeteksi nomor IMEI dari Hp pelanggan, kemudian data IMEI tersebut dikirim ke CEIR untuk diverifikasi. Jika tidak sesuai, maka CEIR akan meminta Electronic IMEI Register (EIR) untuk melakukan pemblokiran pada Hp tersebut.
Modus Pengusaha ‘Bermain’ IMEI Hp Melibatkan Akses ke Central Equipment Identity Register (CEIR)
Saat ini, ada empat lembaga yang memiliki akses ke CEIR, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan operator seluler.
Agus menyatakan bahwa kejadian ini terjadi tahun lalu. Namun, bukannya ikut terlibat dalam praktik ilegal tersebut, Agus malah memerintahkan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik (ILMATE) untuk menyelidiki praktik curang tersebut.
“Saya memerintahkan Dirjen ILMATE untuk mengungkap praktik tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, Agus juga menyebut bahwa saat ini kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Satu pegawai dari Kementerian Perindustrian juga telah menjadi tersangka dalam kasus ini.
Agus berharap agar pihak kepolisian dapat mengungkap praktik ilegal terkait IMEI ini dengan baik. Di sisi lain, Agus mengakui bahwa tata kelola IMEI masih memerlukan banyak perbaikan.
Peraturan mengenai IMEI atau International Mobile Equipment Identity telah berlaku di Indonesia sejak 18 April 2020. Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengendalikan peredaran Hp ilegal atau yang dikenal dengan sebutan pasar gelap atau black market (BM).
IMEI sendiri adalah nomor identitas internasional sebanyak 15 digit yang digunakan untuk mengidentifikasi keabsahan alat atau perangkat telekomunikasi yang terhubung ke jaringan seluler. Hp yang diperoleh dari pasar gelap memiliki IMEI ilegal yang tidak terdaftar dalam basis data Kementerian Perindustrian.
Skandal IMEI Ilegal: Menteri Perindustrian Ungkap Praktik Curang Hp ilegal oleh Pengusaha
Dengan munculnya skandal IMEI ilegal ini, diharapkan pihak kepolisian dapat membongkar seluruh praktik curang dan permainan yang terkait. Agus juga mengakui bahwa masih dibutuhkan banyak pembenahan dalam tata kelola IMEI untuk menghindari kasus serupa di masa depan.
Peraturan mengenai IMEI di Indonesia menjadi langkah pemerintah dalam mengendalikan peredaran Hp ilegal dan pasar gelap (BM) yang telah berlaku sejak April 2020.
