Kementerian Sosial resmi menjadi bagian dari Computer Security Incident Response Team (CSIRT), sebuah langkah strategis untuk meningkatkan respons terhadap insiden siber di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam KTT G20 sesi III tahun 2022.
Dalam upaya mendorong transformasi digital demi pemulihan global, kesetaraan akses digital, literasi digital, dan keamanan lingkungan digital menjadi fokus utama. Dalam peluncuran CSIRT di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), 17 kementerian/lembaga juga ikut serta sebagai bagian dari CSIRT.
Kepala BSSN, Hinsa Siburian, menyatakan komitmen untuk melindungi Indonesia dari ancaman siber, dan Kementerian Sosial mendukung pembentukan tim CSIRT-Kemensos untuk menjaga keamanan di dunia maya.
Presiden RI Fokus Wujudkan Keamanan Digital di KTT G20
Kementerian Sosial telah secara resmi menjadi anggota Computer Security Incident Response Team (CSIRT), yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam merespons insiden siber. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam pidato pembukaan KTT G20 sesi III tahun 2022.
Pemerintah menetapkan tiga hal yang menjadi fokus utama untuk mendorong transformasi digital guna mempercepat pemulihan global, yaito kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, menjelaskan bahwa tanggung jawab BSSN adalah waspada terhadap ancaman siber dan melaksanakan tugas dalam bidang keamanan siber. Untuk menangani insiden siber sesuai cakupan tugasnya, CSIRT didirikan dan diresmikan pada acara peluncuran yang berlangsung di aula BSSN pada hari Selasa, 1 Agustus 2023.
CSIRT memiliki beberapa fungsi, antara lain memberikan layanan reaktif seperti koordinasi insiden, triase insiden, dan resolusi insiden. Selain itu, CSIRT juga memberikan layanan proaktif dengan mempublikasikan informasi mengenai kerentanan, keamanan, dan tren teknologi, serta melakukan audit keamanan informasi. Untuk meningkatkan kualitas keamanan, CSIRT memberikan layanan berupa konsultasi, cyber drill, pelatihan, dan workshop.
CSIRT dan KemenSos Bersinergi, Indonesia Siap Hadapi Tantangan Cyber
Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung pembentukan tim CSIRT di setiap Kementerian/Lembaga sebagai langkah untuk menjaga keamanan siber secara efektif. “Kami sangat mendukung pembentukan tim CSIRT-Kemensos karena merupakan salah satu upaya yang kami lakukan, terutama dalam menjaga keamanan di dunia maya,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Agus Zainal Arifin, dalam keterangan pers pada Jumat, 4 Agustus 2023.
Agus melanjutkan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada BSSN yang telah memberikan dukungan khususnya dalam layanan keamanan siber di Kementerian Sosial. Semoga kerja sama yang baik ini terus berlanjut untuk menjaga ketahanan siber di Indonesia.”
Tim CSIRT-Kemensos bertanggung jawab untuk merespons insiden keamanan siber dengan cepat dan terkoordinasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
Acara peluncuran CSIRT dihadiri oleh perwakilan dari 17 kementerian/lembaga yang juga resmi menjadi bagian dari CSIRT. Kementerian/lembaga tersebut antara lain Kemenko PMK, Kemenko Marves, Kemensos, Kemenpan RB, Setkab, Kemendes PDT, Kemenpora, Kemen LHK, Bakamla, BKPM, ANRI, BNPB, BPIP, BNPT, BKKBN, Kemenperin, dan LPP RRI.
Kemenangan Terhadap Ancaman Siber: CSIRT dan Peran Pentingnya dalam Keamanan Digital Indonesia
Dengan pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos), Indonesia telah memperkuat pertahanan terhadap insiden siber. CSIRT bertanggung jawab dalam menangani insiden siber, memberikan layanan proaktif dan reaktif untuk meningkatkan keamanan digital negara.
Dengan dukungan penuh dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pemerintah, kerjasama yang baik antara berbagai instansi diharapkan dapat menjaga ketahanan siber Indonesia. Keberhasilan CSIRT dalam menghadapi ancaman siber akan memastikan Indonesia tetap aman dan terlindungi di era digital yang semakin kompleks.
Selain itu, kesetaraan akses digital, literasi digital, dan keamanan lingkungan digital menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi digital dan pemulihan global negara.
