“Lima usulan dari DPRD berasal dari masing-masing komisi, sementara satu Raperda dari Pemkab berkaitan dengan ketentuan kerja,” jelas Subadianto. Keberadaan Raperda inisiatif dari dewan menunjukkan bahwa legislatif aktif menangkap aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam produk hukum daerah.
Untuk memastikan seluruh target dapat tercapai tepat waktu, Subadianto mengatakan bahwa rapat komisi dan panitia khusus (pansus) akan digelar secara maraton sepanjang Oktober dan November. Jadwal padat ini puncaknya akan ditutup dengan rapat paripurna yang dijadwalkan pada penghujung November.
Baca Juga: Arena Sabung Ayam Muncul Lagi di Trenggalek, Warga Resah: Dekat Masjid, Ramai Sampai Larut
“Jadwalnya sangat padat, mulai bulan ini hingga bulan depan. Termasuk rapat paripurna yang akan digelar di penghujung November,” ujarnya, menggarisbawahi intensitas kerja yang akan dijalani para anggota dewan.
Akhir tahun 2025 menjadi periode krusial bagi DPRD Trenggalek. Hasil dari maraton legislasi ini tidak hanya akan menentukan arah kebijakan fiskal dan regulasi daerah untuk tahun 2026, tetapi juga akan menjadi barometer efektivitas dan produktivitas lembaga legislatif dalam menjalankan amanah rakyat.
Baca Juga: Sudah Pernah Ditutup, Arena Judi Trenggalek Kembali Buka Seolah Tanpa Takut
