Example floating
Example floating
TRENGGALEK

DPRD Soroti Aset Pemkab Trenggalek Terus Merugi, Dorong Pengelolaan Diserahkan ke Pihak Ketiga

A. Daroini
×

DPRD Soroti Aset Pemkab Trenggalek Terus Merugi, Dorong Pengelolaan Diserahkan ke Pihak Ketiga

Sebarkan artikel ini
DPRD Soroti Aset Pemkab Trenggalek Terus Merugi, Dorong Pengelolaan Diserahkan ke Pihak Ketiga

Trenggalek, Memo

Sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang dibangun dengan dana besar, dilaporkan merugi setiap tahun dan menjadi beban bagi APBD. Kondisi ini memicu kritik keras dari Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, yang menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak profesional dalam mengelolanya.

Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Bupati Trenggalek Mas Ipin "Tersandra" di Arab Saudi

Mugianto menyebut aset seperti Rumah Susu, Rumah Coklat, Hotel Prigi, dan Kolam Renang Jwalita terus mengalami kerugian.

Ia mencontohkan Rumah Susu yang sudah beroperasi lebih dari lima tahun, namun biaya operasionalnya jauh lebih besar daripada pendapatannya. Mugianto menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) memang tidak cocok mengelola unit usaha yang berorientasi pada profit.

Baca Juga: Batu Raksasa Setara Truk Longsor dari Tepi Gunung, Tutup Jalur Trenggalek Ponorogo

Oleh karena itu, DPRD mendesak Pemkab agar segera menyerahkan pengelolaan seluruh unit usaha daerah kepada pihak ketiga melalui skema kerja sama. Langkah ini dinilai akan membuat pengelolaan lebih efisien, transparan, dan mampu menghasilkan pemasukan bagi kas daerah.

Selain itu, Mugianto juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap OPD penghasil pendapatan. Ia menyebut banyak potensi pendapatan yang tidak dimaksimalkan, bahkan terus menurun dari tahun ke tahun.

Baca Juga: Arena Sabung Ayam Muncul Lagi di Trenggalek, Warga Resah: Dekat Masjid, Ramai Sampai Larut

Komisi II DPRD mendesak Pemkab melakukan evaluasi total dan meminta setiap OPD bertanggung jawab atas pencapaian target. Mugianto menekankan bahwa jika kondisi terus merugi, pemerintah daerah harus segera bertindak untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. (Adv)