[ad_1]
Situbondo, MEMO
Tuntutan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) didukung oleh DPRD Situbondo.
Komisi IV meminta Pemerintah benar-benar serius melindungi para buruh. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sastra Ananda, Pemerintah harus mengawasi setiap perusahaan, agar mengikutsertakan karyawannya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Jaminan terhadap pekerja merupakan amanah konstitusi. Saat ini, masih banyak buruh di Situbondo kurang mendapatkan perhatian baik masalah keselamatan maupun kesejahteraannya,” ujar Janur, Kamis (2/5/2019).
Pihaknya mengaku kerap mendapatkan keluhan nasib tenaga outsorcing. Para pekerja ini sepertinya belum mendapatkan kepastian yang jelas dari perusahaan tempatnya bekerja. Janur mengatakan, masih sering terjadi pemutusan kerja sepihak bagi tenaga outsorcing. Banyak tenaga kerja outsorcing tidak mendapatkan hak dan kewajibannya dalam klausul kontrak kerja.
