“DPRD berharap seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka, objektif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas harus menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Syahrul juga menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta mampu meningkatkan pelayanan publik.
“Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari DPRD diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan tata kelola pemerintahan serta perencanaan pembangunan di masa mendatang,” katanya.
Sementara itu, dalam rapat paripurna, Wali Kota Blitar menyampaikan tanggapan atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD sekaligus menjelaskan berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan. Pemerintah Kota Blitar juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut di tingkat DPRD.**
