Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus realistis dengan alokasi anggaran. Dari total APBN 2025 sebesar Rp400,3 triliun, hanya Rp6,3 triliun yang dialokasikan untuk pengembangan IKN, yang dianggap belum memadai.
Terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029, Ali menyebut langkah tersebut sebagai strategi visioner yang patut didukung. Ia juga mengingatkan agar kebijakan para menteri selaras dengan keputusan presiden.
“Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden,” pungkasnya.
