Dedolarisasi, sebuah tren yang semakin diperhatikan di banyak negara, memunculkan perubahan signifikan dalam penggunaan dolar AS. Dominasi dolar yang sudah berlangsung lebih dari 100 tahun kini terancam karena semakin banyak negara yang ingin mengurangi ketergantungannya pada mata uang tersebut. Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam peredaran global.

Data dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan penurunan tajam dalam cadangan devisa global yang dihitung dalam dolar AS, turun dari 71% pada tahun 2000 menjadi 58,36% pada 2022.

Pada akhir tahun 2022, jumlah cadangan devisa global mencapai US$ 11,09 triliun. Dari jumlah ini, sekitar US$ 6,47 triliun di antaranya terdenominasi dalam dolar AS. Di belakang dolar AS, terdapat euro dengan porsi sebesar 20,47%, diikuti oleh yen Jepang (5,51%) dan poundsterling (4,95%).

Beberapa negara tercatat telah mempertimbangkan atau bahkan meninggalkan penggunaan dolar AS, antara lain:

China & Brasil

China menjadi salah satu negara yang paling agresif dalam upaya menjadikan mata uangnya sendiri, yaitu renminbi, sebagai pengganti dolar AS. Upaya ini tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga mencakup ambisi China untuk meningkatkan penggunaan renminbi dalam cadangan devisa global melalui program investasi ambisius mereka, yaitu The Belt and Road Initiative.

Negara ini juga mengurangi kepemilikannya dalam surat utang pemerintah AS (US Treasury). Pada Januari 2023, kepemilikan China atas US Treasury tercatat sebesar US$ 859,4 miliar, mencapai level terendah sejak Mei 2009.

Selain itu, China telah bermitra dengan Brasil untuk mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi mereka. Kedua negara sepakat untuk menggunakan mata uang mereka sendiri, yaitu yuan dan real, dalam perdagangan dan transaksi keuangan secara langsung.

India-Malaysia-UEA

India telah menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan penggunaan rupee dalam perdagangan sejak April 2023, termasuk dalam kerja sama dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA). India menjalin kesepakatan dengan Malaysia untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam transaksi perdagangan.

Kesepakatan serupa juga terjadi dengan Uni Emirat Arab (UEA), di mana rupee dan dirham digunakan sebagai pembayaran perdagangan non-minyak mentah.