Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memastikan bahwa gaji para pegawai negeri sipil (PNS) dan aparat TNI/Polri akan mengalami kenaikan sebesar 8 persen mulai tanggal 1 Januari 2024.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA pada hari Selasa (2/1). Sri Mulyani menyatakan bahwa kenaikan gaji untuk PNS TNI/Polri dan juga untuk para pensiunan sebesar 12 persen akan tetap dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Presiden.

Menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah sedang menggodok peraturan pemerintah (PP) yang terkait dengan kenaikan gaji tersebut. Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa gaji untuk bulan Januari akan dibayarkan secara penuh untuk 12 bulan.

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, menjelaskan bahwa kenaikan gaji tersebut hanya berlaku untuk gaji pokok. Hal ini berarti besaran tunjangan kinerja (tukin) akan disesuaikan sesuai dengan aturan di setiap instansi.

Prastowo menegaskan bahwa kenaikan gaji PNS akan dibayarkan secara rapel menunggu terbitnya aturan pelaksanaan. Dia menjelaskan bahwa jika aturan (PP) diterbitkan pada bulan Maret, maka gaji untuk bulan Januari-Februari akan dibayarkan pada bulan Maret.

Gaji ASN dan TNI/Polri Naik 8 Persen, Rincian dan Proses Pencairan

Selain PP yang sedang dalam proses, Yustinus juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rencana kenaikan ini sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus.