Calon presiden nomor satu, Anies Baswedan, sering mengkritik banyak keputusan yang dikeluarkan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam debat pertama calon presiden yang diadakan oleh KPU pada Selasa (12/12) malam.

Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan alasan bahwa masih banyak masalah di DKI Jakarta.

Anies juga mengomentari fenomena ‘ordal’ saat merespons jawaban dari calon presiden nomor dua, Prabowo Subianto. Tanggapannya terhadap Prabowo terkait pertanyaannya tentang perasaan Prabowo terkait masalah etika dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kandidat calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun.

Keputusan ini berdampak pada putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang belum mencapai usia 40 tahun namun dapat maju sebagai wakil presiden bersama Prabowo.

“Ordal ini sangat mengganggu. Di seluruh Indonesia, kita menghadapi fenomena ordal,” kata Anies.

“Baik ingin bergabung dengan tim sepak bola, menjadi guru, mendaftar sekolah, atau mendapatkan tiket konser, di mana-mana ada ordal yang menghambat sistem meritokrasi dan membuat etika pudar,” tambahnya.

Wasisto Raharjo Jati, seorang peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), percaya bahwa Anies sering mengeluarkan kritik untuk menggambarkan dirinya sebagai figur yang berada di oposisi.

“Dia berusaha untuk memperkuat citra dirinya sebagai sosok yang menentang. Dengan mengkritik, dia ingin terlihat sebagai figur oposisi,” kata Wasis pada hari Selasa.

Gugatan IKN, ‘Ordal’, dan Dinamika Politik: Sorotan Debat Pertama Capres

Menurut Wasis, melalui pendekatan ini, Anies berharap untuk menarik perhatian pemilih yang kritis dan tidak puas dengan kondisi pemerintahan saat ini. Baginya, segmen pemilih ini masih penting untuk meningkatkan dukungan bagi Anies dalam Pilpres.