MEMO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengambil langkah tegas untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan secara resmi membentuk satuan tugas (Satgas) Antipremanisme. Pembentukan satgas ini diumumkan dalam Apel Kesiapsiagaan terhadap tindak premanisme yang diselenggarakan di Plaza Pemkab Bekasi pada hari Kamis (27 Maret 2025).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Antipremanisme bertujuan utama untuk menjaga kestabilan investasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu, satgas ini juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan memberikan kenyamanan bagi seluruh warga.
Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300/Kep.160-Bakesbangpol/2025 dan diperkuat dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/Kep.246-SatpolPP/2025.
“Dengan ini, Satgas Antipremanisme secara resmi dibentuk dan akan bekerja secara aktif untuk memberantas premanisme di Kabupaten Bekasi. Sehingga, kita dapat meningkatkan keamanan, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, termasuk menjaga stabilitas investasi,” ujar Surya Wijaya pada hari Kamis (27 Maret 2025).
Lebih lanjut, Surya Wijaya menegaskan bahwa Satgas ini terdiri dari berbagai unsur penting, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, perangkat daerah terkait, serta elemen masyarakat lainnya yang memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan premanisme di Kabupaten Bekasi.
“Satgas ini memiliki tugas utama untuk melaksanakan operasi Jabar Manunggal melalui langkah-langkah preventif dan preemtif. Selain itu, satgas juga akan menindak tegas segala bentuk aksi premanisme, terutama yang dapat mengganggu investasi dan ketenangan kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Satgas ini juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum, serta melakukan rehabilitasi bagi pelaku premanisme yang dinilai masih dapat dibina.
“Pemberantasan premanisme tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya sesekali. Diperlukan adanya koordinasi lintas sektor yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat hingga tingkatan paling bawah, yaitu RT dan RW,” tandasnya.
Surya Wijaya menekankan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah strategis yang menjadi pusat industri dan investasi nasional. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas bersama.
“Seluruh stakeholder harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, dan menunjukkan bahwa negara hadir. Saya juga mengharapkan agar seluruh personel Satgas dapat mengedepankan sinergi, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.
