Jakarta, Memo
Komisi III DPR Geram Dengar Jeritan Korban Mafia Tanah. Bahkan, pimpinan Komisi III, Sakroni mengecam dan memberi pernyataan keras;”Bajingan Diwadahin, yang Bener Dibuang!”.
Komisi III DPR RI menggelar audiensi yang penuh emosi dengan sejumlah pihak yang mengaku menjadi korban keganasan mafia tanah di berbagai daerah. Bertempat di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025), para korban mencurahkan pilu dan nestapa akibat ulah para perampok hak atas tanah tersebut.
Rapat dengar pendapat kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Politisi dari Fraksi NasDem ini tak dapat menyembunyikan kemarahannya mendengar berbagai keluhan dan kesaksian mengenai sepak terjang oknum-oknum yang diduga kuat menjadi dalang dan aktor intelektual di balik maraknya praktik mafia tanah.
Dengan nada geram, Sahroni melontarkan kritik pedas terhadap kondisi penegakan hukum di Tanah Air. “Republik ini, Pak, jangan heran, yang bajingan diwadahin, yang bener dibuang-buang, Pak. Itulah republik ini,” cetusnya di tengah ruang rapat yang теgang.
Kendati demikian, Bendahara Umum Partai NasDem ini memberikan jaminan kepada para korban bahwa setiap keluhan yang disampaikan kepada wakil rakyat di Senayan ini akan diteruskan kepada pihak-pihak terkait agar segera mendapatkan solusi dan penyelesaian yang adil.
“Tapi ya kita semua ini di dalam ruangan ini, bapak ngadu ke kami, kami akan teruskan semaksimal mungkin untuk membantu bapak-bapak yang ngadu di DPR ini,” tegas Sahroni.
Baca Juga: Buntut Kasus Dugaan Kasus Ijazah Palsu Dewan di Kediri, KPU Silakan Bila Ada Pihak Yang Akan Gugat
Jeritan Kelompok Tani Medan: Pejabat Negara Diduga Terlibat!
Salah satu kelompok yang hadir untuk mencari keadilan di hadapan Komisi III adalah Kelompok Tani Saiyo dari Medan. Perwakilan mereka, Hasim Simanjuntak, tidak banyak mengurai detail kasus yang mereka alami. Namun, dengan nada mendesak, mereka meminta agar Komisi III tidak hanya mendengar dari balik meja, melainkan turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan sendiri keterlibatan oknum dari instansi lembaga negara dalam praktik mafia tanah yang merugikan mereka.
“Jadi dalam hal ini yang perlu kami sampaikan hanya merupakan supaya bapak pimpinan dan Komisi III DPR RI turun ke lapangan biar kami tunjuk tanah itu, mafia tanah itu bukan PT, tapi pejabat lembaga negara,” ungkap Hasim dengan penuh harap.
Lebih lanjut, Kelompok Tani Saiyo membawa serta bukti berupa sertifikat-sertifikat tanah yang sah mereka miliki. Namun, ironisnya, dokumen negara tersebut seolah tak berdaya di hadapan kekuatan mafia tanah. Hasim menuding lembaga berwenang justru lebih mempertimbangkan dokumen-dokumen fiktif yang menjadi pangkal sengketa tanah yang mereka alami.
