Debat Pilpres 2024 mencatat ketegangan saat Anies Baswedan memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Kontroversi pun mencuat ketika Fadli Zon menilai hal tersebut sebagai penghinaan terhadap TNI. Dalam persaingan capres, penilaian ini memicu ketegangan politik yang mendalam.
Kontroversi Debat Pilpres 2024: Kritik Pedas terhadap Kementerian Pertahanan
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan penilaian rendah sebesar 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dikepalai oleh Prabowo Subianto, yang juga capres nomor urut 2. Fadli Zon, Waketum Gerindra, mengkritik Anies karena dinilai melecehkan TNI dengan penilaian tersebut.
Menurut Fadli, pandangan Anies sebagai sebuah penghinaan terhadap dirinya sendiri, TNI, dan keluarga TNI. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab yang harus ditanggungnya. Ujarannya terjadi dalam Adu Perspektif spesial debat Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh detikcom dan Total Politik di gedung Kemenpora pada Minggu (7/1/2024).
Fadli juga menilai bahwa Anies sedang berupaya mencari kelemahan lawan dalam debat tersebut. Namun, penilaian yang diberikan Anies terhadap kinerja Kemhan di bawah kepemimpinan Prabowo dianggap sebagai sebuah kesalahan besar.
“Jangan hanya fokus mencari kelemahan lawan dalam debat Pilpres, tapi justru menghina pertahanan kita sendiri dengan kondisi saat ini. Hal tersebut akan merugikan dan tidak akan didukung oleh keluarga besar TNI,” ujar Fadli.
Anies memberikan penilaian rendah sebesar 11 dari 100 untuk kinerja Kemhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang juga merupakan capres nomor urut 2. Penilaian ini dilandaskan pada pandangan Anies bahwa kesejahteraan prajurit TNI tidak dipertimbangkan oleh Kemhan.
Ketegangan Politik dan Dampaknya Terhadap Opini Publik
Awalnya, ketika sesi tanya jawab debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/1), Anies mengajukan pertanyaan seputar skor kinerja Kemhan kepada capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Anies menanyakan penilaian Ganjar terhadap kinerja Kemhan yang dipimpin oleh Prabowo.
Ganjar memberikan penilaian lima. Ia mengklaim memiliki data terkait kinerja Kemhan tersebut.
Kemudian, Ganjar membicarakan sistem pertahanan. Anies kemudian membandingkan tunjangan TNI-Polri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan masa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anies menyatakan bahwa pada masa SBY, tunjangan TNI-Polri mengalami kenaikan sebanyak sembilan kali lipat. Namun, situasi berbeda terjadi pada masa Jokowi, di mana kenaikannya hanya tiga kali lipat.
Ganjar kemudian meminta Anies untuk secara rinci menyebutkan angkanya.
“Mas Anies, tolong sebutkan angkanya dengan jelas. Seperti yang saya lakukan. Jangan kurang dari 5, sebutkan saja,” ujar Ganjar.
“11, Mas, dari 100,” jawab Anies.
Ketegangan TNI dan Anies Baswedan: Persaingan Capres dan Dampaknya
Debat Pilpres 2024 menyisakan jejak kontroversi saat Anies Baswedan menilai rendah kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dengan angka 11 dari 100. Fadli Zon, dalam perspektifnya, menggambarkan penilaian Anies sebagai penghinaan terhadap TNI.
Kritik yang dilontarkan Fadli menyoroti upaya Anies dalam mencari kelemahan lawan dalam debat, namun penilaian yang rendah ini dianggap sebagai sebuah kesalahan besar yang merugikan. Hal ini menciptakan ketegangan politik yang memengaruhi opini publik terhadap dinamika Pilpres 2024.
Dengan demikian, perbedaan pandangan dan penilaian antara calon presiden menciptakan konflik yang potensial mempengaruhi dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk keluarga besar TNI.
