Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan penilaian rendah sebesar 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dikepalai oleh Prabowo Subianto, yang juga capres nomor urut 2. Fadli Zon, Waketum Gerindra, mengkritik Anies karena dinilai melecehkan TNI dengan penilaian tersebut.

Menurut Fadli, pandangan Anies sebagai sebuah penghinaan terhadap dirinya sendiri, TNI, dan keluarga TNI. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab yang harus ditanggungnya. Ujarannya terjadi dalam Adu Perspektif spesial debat Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh detikcom dan Total Politik di gedung Kemenpora pada Minggu (7/1/2024).

Fadli juga menilai bahwa Anies sedang berupaya mencari kelemahan lawan dalam debat tersebut. Namun, penilaian yang diberikan Anies terhadap kinerja Kemhan di bawah kepemimpinan Prabowo dianggap sebagai sebuah kesalahan besar.

“Jangan hanya fokus mencari kelemahan lawan dalam debat Pilpres, tapi justru menghina pertahanan kita sendiri dengan kondisi saat ini. Hal tersebut akan merugikan dan tidak akan didukung oleh keluarga besar TNI,” ujar Fadli.

Anies memberikan penilaian rendah sebesar 11 dari 100 untuk kinerja Kemhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang juga merupakan capres nomor urut 2. Penilaian ini dilandaskan pada pandangan Anies bahwa kesejahteraan prajurit TNI tidak dipertimbangkan oleh Kemhan.

Ketegangan Politik dan Dampaknya Terhadap Opini Publik

Awalnya, ketika sesi tanya jawab debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/1), Anies mengajukan pertanyaan seputar skor kinerja Kemhan kepada capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Anies menanyakan penilaian Ganjar terhadap kinerja Kemhan yang dipimpin oleh Prabowo.

Ganjar memberikan penilaian lima. Ia mengklaim memiliki data terkait kinerja Kemhan tersebut.

Kemudian, Ganjar membicarakan sistem pertahanan. Anies kemudian membandingkan tunjangan TNI-Polri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan masa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anies menyatakan bahwa pada masa SBY, tunjangan TNI-Polri mengalami kenaikan sebanyak sembilan kali lipat. Namun, situasi berbeda terjadi pada masa Jokowi, di mana kenaikannya hanya tiga kali lipat.