Angka saat ini, yang hanya 0,18% untuk sektor pertanian luas, seolah menjadi pengingat betapa panjangnya jalan menuju swasembada.
Persoalan di lapangan tak kalah rumit. Saat kunjungannya ke berbagai daerah, Riyono menemukan keluhan yang sama: harga beras yang masih mencekik. Di tingkat masyarakat, harga beras berkisar Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, jauh di atas harga ideal yang seharusnya.
Kondisi ini diperparah oleh penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tak kunjung optimal. Dari enam kali rencana distribusi, hanya dua yang terealisasi, membuat masyarakat terus-menerus terbebani.
Dalam diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, Riyono juga menyoroti ironi lain. Negara, melalui Bulog dan Badan Pangan Nasional, hanya menguasai sekitar 3-4% pasar beras. Sisanya? Dikuasai oleh sektor swasta. “Negara harus hadir dalam sektor strategis ini. Jangan biarkan kita terus-menerus berada dalam lingkaran setan: panen bagus, tapi harga tidak stabil,” tegasnya.
Bagi Riyono, kedaulatan pangan bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan bangsa. Harapannya, peningkatan anggaran ini bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola, memperkuat peran lembaga negara, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada petani dan rakyat.
