Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Riyono, menyatakan bahwa peningkatan anggaran sektor pangan dalam RAPBN 2026 belum mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Riyono dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/8/2025), di mana ia menyoroti alokasi anggaran yang masih jauh dari ideal serta berbagai persoalan di lapangan seperti harga beras yang tinggi dan distribusi yang tidak optimal.
Baca Juga: Prabowo Pilih Kasih Makan Rakyat Daripada Biarkan Uang Negara Dikorupsi
“Kalau perut rakyat kenyang, separuh masalah bangsa ini selesai.”
Kalimat itu meluncur dari seorang anggota MPR RI, Riyono, bukan sebagai slogan kosong, melainkan sebagai penekanan atas urgensi persoalan pangan. Di tengah riuhnya pidato kenegaraan yang mengumumkan kenaikan anggaran, Riyono melihatnya sebagai sebuah niat baik yang masih belum cukup kuat untuk membenahi masalah mendasar.
Baginya, angka Rp164,5 triliun memang sebuah kemajuan. Namun, di balik angka tersebut, ia melihat realitas yang jauh berbeda. Menurutnya, jika negara benar-benar serius, anggaran sektor pangan seharusnya mencapai 10% dari total APBN, atau sekitar Rp370 triliun.
Angka saat ini, yang hanya 0,18% untuk sektor pertanian luas, seolah menjadi pengingat betapa panjangnya jalan menuju swasembada.
Baca Juga: Sukseskan Program KDMP dan KKMP, Dandim 0809/Kediri Undang Silaturahmi LSM dan Wartawan
Persoalan di lapangan tak kalah rumit. Saat kunjungannya ke berbagai daerah, Riyono menemukan keluhan yang sama: harga beras yang masih mencekik. Di tingkat masyarakat, harga beras berkisar Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, jauh di atas harga ideal yang seharusnya.
Kondisi ini diperparah oleh penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tak kunjung optimal. Dari enam kali rencana distribusi, hanya dua yang terealisasi, membuat masyarakat terus-menerus terbebani.
Dalam diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, Riyono juga menyoroti ironi lain. Negara, melalui Bulog dan Badan Pangan Nasional, hanya menguasai sekitar 3-4% pasar beras. Sisanya? Dikuasai oleh sektor swasta. “Negara harus hadir dalam sektor strategis ini. Jangan biarkan kita terus-menerus berada dalam lingkaran setan: panen bagus, tapi harga tidak stabil,” tegasnya.
Bagi Riyono, kedaulatan pangan bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan bangsa. Harapannya, peningkatan anggaran ini bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola, memperkuat peran lembaga negara, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada petani dan rakyat.
