Kapolres Jombang mengimbau, agar semua warga ataupun pegawai dinas yang merasa menjadi korban pemerasan segera melaporkan kasus sejenis ke polisi. “Kedua pelaku kita jerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Kami masih mengembangkan kasusnya, kemungkinan korbannya lebih dari satu orang,” kata Agug Marlinto.
Kades Kedungturi Sucipto tidak menyangkal terhadap laporan yang dia sodorkan ke Polres Jombang. Kejadian itu berawal saat dia didatangi dua orang memakai mobil mewah, pakaiannya meyakinkan, serba hitam lengkap dengan lencana di bajunya. Keduanya mengaku dari KPK.
Layaknya seorang pejabat, keduanya bawa dokumen dan klarifikasi dugaan praktik pungli (pungutan liar) program Prona. Kedua LSM tersebut mengaku sudah menerjunkan tim investigasi yang berada di lapangan. Mereka sesekali menggertak Kades Sucipto, karena punya rekaman dari warga yang jadi korban pungli.
Kedua anggota LSM KPK itu kemudian mengancam Sucipto dan akan membawa kasusnya ke Jakarta. Dengan kasar kedua anggota LSM KPK itu pergi seusai memberikan berkas klarifikasi. Setelah pergi, keesokan harinya menghubungi ponsel kepala desa tersebut.
“Besuknya mereka menghubungi HP saya. Bahkan menakut-nakuti terkait dugaan pungli yang beresiko hukum. Namun ujungnya dia minta uang damai, agar kasus tersebut tidak menggelinding ke ranah hukum. Kami akhirnya bertemu di salah satu rumah makan. Nah, saat menyerahkan uang Rp 1 juta, sejumlah polisi datang menyergap. Keduanya pun tertangkap.” bebernya.
Kapolres Jombang berharap, agar semua masyarakat dan semua pejabat di lapangan untuk aktif melaporkan kejadian serupa ke kepolisian. Menurut Kapolres, pungli yang melibatkan oknum petugas saja dilibas habis, apalagi yang melakukan segelintir orang dengan modus mengaku ngaku untuk praktek pemerasan. ( dmr/ tyo )
