Mekanisme penunjukan langsung ini, menurut Suprihadi, tidak hanya berlaku untuk Pokir DPRD, tetapi juga untuk perencanaan teknokratik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun prosesnya lebih ringkas, pemilihan penyedia tetap harus tunduk pada ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. “Kalau nilainya di bawah Rp400 juta untuk jasa konstruksi, bisa dilakukan dengan pengadaan langsung,” tambahnya.
Poin krusial dari kenaikan ambang batas ini adalah dampaknya terhadap pelaksanaan Pokir DPRD Trenggalek. Selama ini, banyak proyek berskala kecil yang berasal dari aspirasi masyarakat via Pokir seringkali tertunda karena harus melalui prosedur tender yang kompleks dan memakan waktu.
Baca Juga: Arena Sabung Ayam Muncul Lagi di Trenggalek, Warga Resah: Dekat Masjid, Ramai Sampai Larut
Suprihadi optimistis, kenaikan ambang batas ini akan menciptakan ruang efisiensi yang signifikan. Proyek-proyek fisik hasil Pokir yang bernilai hingga Rp400 juta kini dapat langsung dikerjakan, tanpa harus menunggu antrean panjang dalam proses tender yang bisa berbulan-bulan. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi anggota dewan yang ingin aspirasi konstituennya terealisasi lebih cepat.
“Kenaikan ambang batas ini memberi ruang efisiensi pelaksanaan kegiatan fisik hasil Pokir DPRD Trenggalek. Proyek-proyek berskala kecil dapat langsung dikerjakan, tanpa proses tender yang memakan waktu lama,” pungkas Suprihadi.
Baca Juga: Sudah Pernah Ditutup, Arena Judi Trenggalek Kembali Buka Seolah Tanpa Takut
Perubahan ini menandai era baru dalam percepatan pembangunan infrastruktur skala kecil dan menengah di Trenggalek, sekaligus mengundang perhatian publik terhadap bagaimana efisiensi ini akan diimbangi dengan akuntabilitas dan pengawasan yang ketat.
