-
Mutasi Pejabat Pemkab Kediri. Bupati Kediri menegaskan bahwa setiap posisi pimpinan tinggi pratama akan terus dievaluasi berdasarkan capaian riil di lapangan.
-
Sektor pariwisata, sosial, hingga manajemen ASN menjadi sorotan utama guna mencegah kebocoran retribusi dan salah sasaran bantuan.
-
Pengisian jabatan definitif akan dipercepat untuk mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Memo, Kediri
Baca Juga: Satpol PP Kediri Asah Ketangkasan Anggota Satlinmas Kabupaten Kediri
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri agar senantiasa menjaga performa kerja. Dalam seremoni pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang berlangsung di Gedung Tegowangi, Kamis (8/1/2026), pria yang akrab disapa Mas Dhito ini menekankan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas.
Ia menggarisbawahi bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan instrumen dinamis yang bisa terjadi kapan saja jika pejabat yang bersangkutan gagal memenuhi target atau terjebak dalam rasa puas diri di “zona nyaman”.
Baca Juga: Umi Sjarifah, Pemred Media Sudut Pandang Raih Anugerah INDOPOSCO atas Dedikasi Jurnalistik
Mutasi Pejabat Pemkab Kediri Fokus Perbaikan: Dari Akurasi Data Bansos Hingga PAD Pariwisata
Dalam arahannya, Mas Dhito memberikan instruksi spesifik kepada setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru dilantik.
Dinas Sosial menjadi salah satu yang mendapat sorotan tajam, di mana akurasi data kemiskinan (desil) harus diperbaiki agar bantuan tepat sasaran. Mas Dhito tidak ingin lagi mendengar adanya kesalahan klasifikasi penerima bantuan yang merugikan masyarakat paling membutuhkan.
Di sektor Pariwisata dan Kebudayaan, tantangan besar menanti terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mas Dhito menginstruksikan perbaikan sistem retribusi untuk menutup celah kebocoran, sembari memprioritaskan penyelesaian destinasi unggulan seperti Wisata Gunung Kelud dan pembangunan museum daerah. Menurutnya, sektor pariwisata harus menjadi mesin penggerak ekonomi yang terkelola secara profesional dan transparan.
“Saya ingatkan, jangan merasa aman di posisi sekarang. Evaluasi berjalan setiap saat. Khusus untuk pariwisata, perbaiki manajemen retribusi karena potensi yang hilang masih cukup besar,” tegas Mas Dhito di hadapan para pejabat.
